Sekolah Rakyat Belum Siap, Mendikdasmen: Bisa Mulai Agustus atau September

Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak akan dimulai tepat tahun ajaran baru pada bulan Juli, seperti sekolah formal pada umumnya.

Menurut Mu'ti, Sekolah Rakyat kemungkinan akan mundur hingga Agustus atau September karena memiliki kurikulum berbeda.

"Sekolah rakyat itu masuknya tidak harus sama dengan tahun ajaran sekolah yang mulai bulan Juli ya, karena memang belum siap. Dia bisa saja mulai nanti Agustus atau September," ungkap Mu'ti kepada wartawan ditemui di Gedung Dikdasmen, Jakarta, beberapa hari lalu.

Mu'ti menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat menggunakan metode tailor made. Artinya kurikulum didesain khusus untuk sekolah rakyat dengan sistem multi-entry, multi-exit.

"Artinya begini, dia yang di sekolah rakyat itu tidak seperti sekolah biasa yang masuk bersama-sama kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak begitu. Ada mungkin masuk dia kelas 3, ada masuk dia kelas 1, ada masuk dia SMP. Basisnya adalah capaian pembelajaran," jelasnya.

Level kelas bagi setiap murid juga bukan disesuaikan berdasarkan usia, seperti sekolah formal umumnya. Melainkan harus sesuai dengan kemampuannya setelah melalui tes. Sehingga, tidak ada pula ujian bersama bagi murid sebagaimana sekolah formal. Karena para murid hanya akan diuji secara individu berdasarkan kemampuannya.

"Disebut sebagai multi-entry karena dia bisa masuk di level mana saja. Disebut multi-exit itu artinya kalau dia capaian pembelajaran cemerlang, dia bisa capaian pembelajaran yang berikutnya," kata Mu'ti.

Ketika bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Mu'ti juga menekankan bahwa konsep kurikulum multi entry, multi exit bukan berarti murid bisa keluar kapan saja. Melainkan hanya bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja.

"Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," ujarnya.

Baca Juga: Bertemu Bobby Nasuition, Mensos Sebut Akan Ada 4 Sekolah Rakyat di Sumut

Sementara itu untuk proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN.

"Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah," katanya.

Empat Sekolah Rakyat di Sumut Tahun Ini

Sementara itu, Menteri Sosial (Mesos) RI Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa empat Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto akan beroperasi di Sumatera Utara (Sumut) tahun ini.

"Jadi kita menggunakan aset Kementerian Sosial. Ada dua di sini (Sumut, red) dua sentra. Satu Sentra Bahagia di Kota Medan, dan satu lagi Sentra Insyaf di Deli Serdang," ujar Saifullah di Kantor Gubernur Sumut, Jumat lalu.

Sedangkan dua Sekolah Rakyat lagi, lanjut dia, akan menggunakan gedung milik Pemprov Sumut, dan Kampus V Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan, bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, dan miskin ekstrem agar mendapat pendidikan berkualitas.

Sekolah Rakyat tersebut menyediakan fasilitas yang baik bagi siswanya, dan juga siswanya akan tinggal di asrama selama menempuh pendidikan.

"Tetapi bersamaan dengan itu, pembangunan sekolah untuk kapasitas 1.000 itu, Insya Allah akan dimulai tahun ini pula," tegas Gus Ipul usai Dialog Pilar-pillar Sosial di Provinsi Sumatera Utara.

Mensos juga menyebutkan, program Sekolah Rakyat ini nantinya akan menggunakan dana APBN dan juga partisipasi dari pihak swasta.

"Insya Allah tahun ini, kita akan mulai pembelajaran sekurang-kurangnya di 53 titik. Sekarang masuk survei tahap kedua. Kalau nanti di survei tahap kedua ada yang memenuhi syarat 70 - 80 tempat atau titik, bisa kita mulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini," ungkap Gus Ipul.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, bahwa Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota mendukung penuh program Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

"Tentunya kami pemerintah daerah akan terus membantu mengatasi kemiskinan, sebagaimana cita-cita pak Presiden. Agar masyarakat miskin bisa senyum dan senang, agar anak mereka dapat pendidikan yang baik dan layak," kata Bobby.