Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kendala pada penyidikan kasus dugaan korupsi pada pengadaan proyek toilet mewah atau WC Sultan di sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan adanya salah satu pihak yang dianggap berpotensi sebagai tersangka meninggal dunia sehingga mempengaruhi proses penegakkan hukumnya.
“Kami tidak bisa lagi meminta informasi daripada yang bersangkutan, penahanan, dan lain-lain,” kata Asep kepada wartawan, Senin (14/4/2025).
Asep mengaku pihaknya juga menelusuri keterangan dari pada calon tersangka lainnya, tetapi keterangan tersebut tidak memberikan hasil signifikan pada proses penyidikan.
Lebih lanjut, Asep juga menjelaskan terdapat 489 unit toilet yang dibangun untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bekasi yang harus dicek satu per satu sehingga memerlukan waktu untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara.
“Mungkin sekarang sudah tambah 488, mungkin sudah tambah 489, seperti itunya jumlahnya. Nah ini titik-titik ini sedang terus dikomunikasikan, karena kalau satu titik, setiap titik ada 488 hari kalau setiap ini satu hari," tutur Asep.
Tak hanya itu, Asep juga menyebut ada beberapa toilet mewah yang diduga terlibat dalam perkara ini tetapi menghilang karena roboh saat diperiksa.
“Setiap titik itu berbeda-beda ya di mana, bahkan ada yang tidak ada. Hilang titiknya. Enggak tahu itu gimana, katanya sudah kena roboh atau apa," tandas dia.
Tersangka Sudah Meninggal
Baca Juga: Penuhi Panggilan Kasus Buronan Harun Masiku, Eks Jubir KPK Febri Diansyah Ngaku Bingung, Kenapa?
KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan proyek toilet mewah atau WC Sultan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Dirdik KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu menyebut salah satu tersangka telah meninggal dunia, sementara satu orang lainnya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
"Benar dari dua tersangka yang satunya meninggal. Kalau enggak salah Bupatinya yang meninggal. Tapi di bawahnya ada PPK-nya gitu," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Karena telah meninggal, KPK akan meminta pertanggungjawaban PPK yang menjadi tersangka.
"Dari situ juga selain dair pada pasal 2 dan 3 (kerugian negara). Juga ada pasal penyuapannya, sehingga kita akan mencoba kedua-keduanya. Kami buktikan mana lebih bisa, lebih cepat kami selesaikan," ujar Asep.
KPK sebelumnya melakukan penyelidikan dugaan penggelembungan anggaran pengadaan 488 toilet untuk fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi yang dilakukan di tahun anggaran 2021.
Berita Terkait
-
Penuhi Panggilan Kasus Buronan Harun Masiku, Eks Jubir KPK Febri Diansyah Ngaku Bingung, Kenapa?
-
Korupsi Bank BJB: Barang Bukti yang Disita KPK di Rumah RK Ternyata Moge Royal Enfield
-
Cuma 3 Orang Ini yang Diizinkan KPK Jenguk Hasto PDIP di Penjara, Siapa Saja?
-
Tulis Surat di Rutan KPK, Hasto PDIP Ungkap Alasan Rela Puasa 36 Jam hingga Bobotnya Kurus
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!