Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, meminta segala sesuatu tak dipolitisasi. Termasuk soal adanya sejumlah menteri Prabowo Subianto yang melakukan silatiurahmi lebaran ke kediaman Presiden ketujuh RI Jokowi di Solo.
"Sudahlah kita tidak usah mempolitisir halal bihalal. Kita publik sudah bisa menilai semuanya mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu persiwa politik, mana persiwa halal bihalal," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Ia mengatakan, semua harus dilihat secara positif. Menurutnya, menteri juga sebagai pejabat boleh bersilaturahmi.
"Karena sekarang ini tumpukan dari media sosial ini luar biasa dan sebab itu ambil positifnya saja untuk ke depan ini. Jadi masa iya seorang menteri tidak boleh halal-bihalal? Boleh saja kita semuanya boleh kok," katanya.
Lebih lanjut, saat disinggung sejumlah menteri yang melakukan silaturahmi lebaran itu masih mengganggap Jokowi sebagai bos, Jazilul menilai hal itu tak perlu jadi soal.
"Ya bos itu apa sih? Ya ibu juga bos, ayah juga bos. Kalau begitu, kalau atasan, iya dong ya kalau atasan kita, kalau adik kita yang bukan bos. Ini soal bahasa saja," katanya.
"Oleh sebab itu maksud saya ambil positifnya saja bahwa silaturahmi itu positif kepada siapapun. Kepada siapapun Itu positif yang namanya silaturahmi. Makanya jangan Sejumlah Menteri Masih Anggap Jokowi Bosnya, PKB: Ambil Positifnya, Tak Usah Politisir Halal Bihalal halal-bihalal lah maksud saya begitu. Kan kita tidak tahu istilah bicaraannya kalau kita curiga orang bertemu. Justru kalau tidak ada silaturahmi di negeri ini malah rusak," sambungnya.
Sementara soal matahari kembar, Jazilul menegaskan dalam konstitusi hal tersebut tidak dikenal.
"Di dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu. Yang ada presiden dengan wakil presiden Kalau itu dianggap matahari kembar, ya tidak. Karena konstitusinya itu bukan kembar Itu ada di presiden," pungkasnya.
Baca Juga: Prabowo Beri Simpati, Keluarga Koruptor Justru Dinilai Sering Ikut Korupsi
Sebelumnya, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengingatkan agar ke depan jangan sampai ada matahari kembar dalam pemerintah.
Hal itu menyusul sejumlah pejabat dalam kabinet Presiden RI Prabowo Subianto berduyun-duyun menyambangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi saat lebaran. Bahkan beberapa diantara menyebut Jokowi masih sebagai bos-nya.
"Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).
Ia menegaskan, bagaimana pun Presiden Indonesia kekinian adalah Prabowo Subianto.
"Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya," katanya.
Sebenarnya, kata dia, Prabowo sendiri tak tersinggung jika banyak pejabatnya menyambangi Jokowi di Solo untuk bersilaturahmi. Namun yang menjadi pesan adalah jangan sampai ada matahari kembar.
Berita Terkait
-
Kunjungan Kerja ke Yordania, Momen Prabowo Subianto Rayakan Ultah Letkol Teddy Tuai Sorotan
-
Menteri-menteri Prabowo Akui Jokowi Masih Bos, Reaksi Puan PDIP soal Isu 'Matahari Kembar'
-
Relaksasi Aturan TKDN: Jalan Pintas yang Mengundang Petaka
-
Prabowo Bawa Kabar Baik, Sebut Qatar Akan Investasi ke Danantara Sekitar Rp 33 Triliun
-
Menteri-menteri Sambangi Jokowi, Istana: Silaturahmi Lebaran Jangan Dibumbui Tafsiran Politik
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
5 Peserta SPPI Tewas, TB Hasanuddin Desak Latihan Militer Calon Manajer Koperasi Dihentikan
-
Warga Keluhkan Dentuman Kembang Api di Prambanan, Kades Sebut Acara Pre-Wedding Sespri Prabowo
-
5 Peserta SPPI Tewas, Kemhan Evaluasi Total Program Latsarmil
-
Bukan Untuk Cetak Tentara, Kemhan Ungkap Misi Utama Latsarmil Calon Manajer Kopdes
-
Dinilai Punya Kepribadian Baik, Uya Kuya Bakal Pimpin PAN Jakarta
-
Jawab Prabowo Soal Tidak Bisa Bikin Mobil Sendiri, UGM: Kuncinya di Keberpihakan Pemerintah
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan