Suara.com - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani memberikan tanggapannya soal beredarnya isu ada 'Matahari Kembar' usai sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto banyak menyambangi Presiden ketujuh RI Jokowi untuk bersilaturahmi lebaran. Menanggapi isu 'Matahari Kembar' itu, Ketua DPR RI itu pun memastikan jika hanya Prabowo yang menjadi kepala pemerintahaan saat ini.
Menurut Puan kalau silaturahmi hanya untuk momen lebaran itu baik dilakukan oleh semua pihak termasuk menteri-menteri dalam kabinet Prabowo.
"Silaturahmi di masa lebaran akan sangat baik," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Namun soal merebaknya isu 'Matahari Kembar', justru Puan menegaskan jika kekinian hanya ada satu Presiden di Indonesia yakni Prabowo Subianto.
"Matahari kembar, presiden saat ini, Presiden Prabowo Subianto," katanya.
PKS Singgung soal 'Matahari Kembar'
Sebelumnya, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengingatkan agar ke depan jangan sampai ada 'Matahari Kembar' di dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
Hal itu menyusul sejumlah pejabat dalam kabinet Presiden RI Prabowo Subianto berduyun-duyun menyambangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi saat lebaran. Bahkan beberapa diantara menyebut Jokowi masih sebagai atasannya.
"Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada 'Matahari Kembar," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).
Baca Juga: Menteri Prabowo Masih Anggap Jokowi Sebagai Bos, PKS Wanti-wanti: Tak Boleh Ada Matahari Kembar
Mardani menegaskan, bagaimana pun Presiden Indonesia kekinian adalah Prabowo Subianto.
"Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya," katanya.
Sebenarnya, kata dia, Prabowo sendiri tak tersinggung jika banyak pejabatnya menyambangi Jokowi di Solo untuk bersilaturahmi. Namun yang menjadi pesan adalah jangan sampai ada 'Matahari kembar.'
"Saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi. Yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada 'Matahari Kembar.' Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu," pungkasnya.
Menteri-menteri Prabowo Sowan ke Jokowi
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menemui Presiden ke-7 Jokowi di Kediamannya di Jalan Kutai Utara 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (11/4/2025).
Tag
Berita Terkait
-
ICW: Prabowo Lebih Simpati Keluarga Koruptor daripada Korban! Desak Pemerintah Kejar Aset Koruptor
-
Menteri Prabowo Masih Anggap Jokowi Sebagai Bos, PKS Wanti-wanti: Tak Boleh Ada Matahari Kembar
-
Ungkap Demo Bayaran Desak Hasto Segera Divonis, Pengacara Sebut Pesanan Mantan Penguasa: Jokowi?
-
Isi Surat Hasto PDIP di Penjara: Prabowo Terpaksa Efisiensi karena Jokowi Salah Urus Negara!
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran
-
Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai
-
Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon
-
Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi