Suara.com - Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah isu strategis salah satunya di sektor infrastruktur mengenai preservasi jalan nasional.
Pembahasan tersebut terjadi saat menerima kehadiran Pimpinan Komisi V DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Para pimpinan Komisi V yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya, Ketua Lasarus dan empat wakil ketua, yakni Ridwan Bae, Andi Iwan Darmawan Aras, Roberth Rouw, dan Syaiful Huda.
Usai pertemuan, Lasarus mengatakan bahwa Pimpinan Komisi V DPR dan kepala negara cukup lama berdiskusi terkait kondisi infrastruktur dalam negeri.
Bahkan, Presiden Prabowo sampai bertanya kepada Komisi V terkait hal apa saja yang kini diperlukan terkait dengan infrastruktur di Indonesia.
Menanggapi pertanyaan Prabowo, para pimpinan Komisi V akhirnya bercerita banyal hal terkait infrastruktur nasional.
"Pertama, kami sampaikan hal-hal yang mendesak. Tadi saya sampaikan soal rekonstruksi jalan. Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk rekonstruksi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara," kata Lasarus di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Kedua, mengenai pembangunan jalan daerah. Pimpinan Komisi V menyampaikan kondisi jalan nasional di Indonesia yang posisinya sudah di atas 90 persen.
"Tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40 persen di jalan kabupaten dan 60 persen di jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola inpres, namanya nanti ada inpres jalan daerah," kata Lasarus.
Baca Juga: Jelang Mudik Lebaran: Komisi V DPR Ingatkan Pentingnya Kesiapan Infrastruktur - Transportasi Publik
Selain membahas infrastruktur jalan nasional dan jalan daerah, Presiden Prabowo serta pimpinan Komisi V juga membahas ketahanan pangan.
Komisi V menyampaikan, jumlah bendungan baik, yang telah dibangun maupun yang belum. Termasuk menyampaikan mengenai keberadaan irigasi baik primer maupun sekunder.
"Tadi juga ditanggapi untuk segera diselesaikan irigasi-irigasinya terkait dengan ketahanan pangan. Tadi juga kami membahas soal irigasi ini bukan hanya yang ada di bendungan saja, juga ada irigasi-irigasi sawah tadah hujan dengan pola namanya irigasi sederhana yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat," kata Lasarus.
Prabowo dan Komisi V DPR juga membahas mengenai rencana pembangunan 3 juta rumah. Pembahasan lainnya mengenai angkutan jalan.
Penanganan ODOL
Lebih lanjut, Lasarus menyampaikan Prabowo memerintahkan penanganan tegas terhadap kendaraan truk angkutan Over Dimension and Over Loading (ODOL).
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
Terkini
-
Ada Siswa Dibully hingga Meninggal, Kepala Sekolah SMPN 19 Tangsel Didesak Mengundurkan Diri
-
Sepekan Pasca-Ledakan, SMAN 72 Jakarta Mulai Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
-
Celoteh Akademisi Soal MK: Penugasan Polisi Aktif ke Luar Instansi Dibolehkan, Kok Bisa?
-
Polda Metro Bentuk 'Polisi Siswa Keamanan', Apa Peran dan Tujuannya?
-
Kaesang Blak-blakan Target PSI di Pemilu 2029: Ini Momentum Pembuktian Kami!
-
Pegawai Bandara Soetta Dalangi Penipuan Lowongan Pilot, Raup Rp1,3 Miliar dari Korban
-
Mahfud MD: Utang Whoosh Wajib Dibayar, tapi Korupsi Harus Tetap Diusut KPK
-
PSI Tegaskan Posisi: Tetap Pro-Jokowi dan Siap Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Dasco: DPR Kaji Putusan MK soal Anggota Polri Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil
-
Kontroversial! Mahasiswa Diskorsing Usai Rencanakan Diskusi 'Soeharto Bukan Pahlawan' di Kampus