Soal Tunggakan MBG Belum Dibayar, Anggota DPR Ini Sebut Bukan Salah Badan Gizi Nasional

Suara.com - Polemik tunggakan pembayaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) antara penyedia katering dan yayasan pengelola di Kalibata, Jakarta Selatan menjadi sorotan.

Namun Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menilai jika tunggakan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Gizi Nasional (BGN).

“Ini saya tidak sedang membela BGN ya, ini pandangan obyektif saya ya. Khusus kasus SPPG di Kalibata itu, yang trouble Yayasannya. BGN sudah menunaikan kewajibannya membayar kebutuhan MBG ke yayasan sesuai ketentuan yang ada. Tapi yayasan tidak membayarkan ke mitranya,” kata Zainul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2025).

Menurutnya, kolaborasi BGN dengan yayasan sebagai SPPG telah berjalan sesuai prosedur. Namun, dugaan sementara, yayasan mengalami keterbatasan modal atau infrastruktur sehingga melibatkan pihak ketiga.

“BGN hanya bermitra dengan yayasan. Persoalan terjadi ketika yayasan gagal memenuhi kewajiban ke penyedia layanan. Ini harus jadi pembelajaran bersama,” ujarnya.

Zainul meminta tiga pengawas di setiap SPPG yakni ahli keuangan, manajer dapur, dan ahli gizi lebih proaktif. Di antaranya untuk memantau hubungan yayasan dengan supplier serta melaporkan indikasi keterlambatan pembayaran ke BGN sebelum tunggakan menumpuk.

“Mereka (tiga orang pengawas) ini tiap hari berkantor di SPPG, pelaku dalam proses MBG di dapur, harusnya segera melapor ke BGN ketika misalnya terjadi penumpukan tunggakan dari Yayasan ke mitranya,” katanya.

Terlepas dari berbagai tantangan yang ada, lanjut Zainul program MBG telah menunjukkan progres positif. Di antaranya lebih dari 1.000 dapur telah beroperasi dan lebih 3 juta penerima manfaat.

“Ini progres menggembirakan dari salah satu program unggulan pemerintah,” pungkasnya.

Baca Juga: Revolusi Makan Siang Sekolah: Saat Dapur Hotel Kasih Jawab Masalah Gizi Anak

Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pertama kali dilaksanakan pada Januari 2025. Program yang diusung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming tersebut disambut antusias.

Namun, program makan gratis tersebut kini menjadi sorotan publik. Bukan tanpa sebab, rupanya dapur yang memasak makanan untuk program tersebut rupanya belum dibayar hingga kerugian mencapai miliaran rupiah.

Hal ini menjadi perbincangan hangat di media sosial usai dibagikan oleh warganet melalui akun X menfess @tanyarlfes. Warganet yang tak diketahui identitasnya mengunggah gambar dengan potongan pemberitaan terkait kondisi MBG saat ini.

Disebutkan bahwa penyedia jasa katering mengaku sudah dua bulan memasak sebanyak lebih dari 65.000 porsi untuk program Makan Bergizi Gratis, namun katering tersebut kini menghentikan seluruh proses lantaran belum dibayar.

Menurut laporan, tunggakan yang dibelum dibayarkan hampir mencapai Rp 1 miliar.

"Bagi kalian yang bertanya perkembangan MBG sekarang gimana. Sudah diduga pasti bakal begini wkwkwk," bunyi menfess tersebut.

Saat ditelusuri, katering yang dimaksudkan berlokasi di daerah Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Kerugian itu sendiri terjadi karena yayasan yang mengelola program MBG belum membayar pihak katering selama dua bulan.

Padahal, program Makan Bergizi Gratis diketahui menggunakan dana anggaran yang dipotong dari efisiensi di sejumlah sektor.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa penghematan anggaran sebesar Rp 750 triliun akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis dan investasi jangka panjang.

Respons BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) berharap perselisihan yang terjadi antara mitra dapur Kalibata, Jakarta Selatan, dengan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Kekiniaan, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan pihaknya ikut turun tangan untuk memediasi kedua belah pihak.

"Kami sedang mediasi," kata Dadan kepada Suara.com, Rabu (16/4/2025).

Kendati ikut turun tangan memediasi, Dadan menegaskan perselisihan yang terjadi merupakan masalah internal mitra.

Ia mengatakan kewajiban BGN sudah tuntas dalam persoalan pembayaran yang dipermasalahkan mitra dapur kepada pihak yayasan.

"Ini masalah internal mitra. Kewajiban BGN tuntas. Kami sudah paham situasinya, tapi lebih baik masalah di antara mereka yang menyelesaikan," kata Dadan.