Selain Ijazah, Risman Sianipar Soroti Skripsi Jokowi yang Ternyata Berbeda dengan Teman Seangkatan

Suara.com - Perdebatan mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali memanas setelah akun X (Twitter) Rismon Hasiholan Sianipar @Sianipar Rispon, ahli forensik digital masih menuding ijazah Presiden ke-7 RI itu palsu.

Dalam postingannya, Rismon yang juga merupakan mantan dosen di Universitas Mataram membagikan sejumlah foto skripsi lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan tahun 1980-an. 

Dalam unggahan itu, tampak perbedaan mencolok antara tampilan skripsi milik Jokowi dengan skripsi teman-temannya seangkatannya, seperti Sri Dominingsih, Sigit Hardwinarto, hingga Edy Triyanto yang sama-sama lulus pada tahun 1985.

Yang paling mencolok adalah pada sampul dan format skripsi Jokowi. Jika skripsi rekan-rekannya tertulis dengan jelas bahwa karya tulis tersebut adalah "tesis" sebagai syarat memperoleh gelar sarjana kehutanan, maka pada halaman pengesahan skripsi Jokowi tertulis kata "skripsi".

Hal lain yang menuai sorotan adalah status dosen pembimbing Jokowi yang tercantum sebagai Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro, berbeda dengan mayoritas mahasiswa lain yang didampingi oleh dosen dengan gelar S1 atau S2.

“Pembimbing prof tu. langka klo buat S1, biasanya hanya di S2, bermain rapi tapi tidak mengindahkan norma-norma kampus,” tulis akun @dad****.

Tak berhenti di situ, kolom tanda tangan dewan penguji di skripsi Jokowi juga menjadi titik kritis. Tidak ada daftar nama lengkap atau tanda tangan penguji yang biasanya tercantum. 

Bandingkan dengan skripsi milik Lembah Ediyanto atau Edy Triyanto, di mana semua nama dewan penguji dan tanda tangan mereka dicantumkan dengan rapi dan jelas. Netizen pun ramai menanggapi kejanggalan-kejanggalan tersebut. 

“Kolom tanda tangan, cuma punya Joko yg ditandatangani. Dewan Penguji skripsi Joko ga ada, yg lain ada. Dosen Pembimbing Joko Prof, yg lain S1 & S2. Anomali-anomali tersebut lazim @UGMYogyakarta?,” ungkap akun @jr_***.

Baca Juga: Terpaut Satu Tahun, Ijazah UGM Guru Besar Unnes Prof Saratri Disebut Berbeda dengan Punya Jokowi

Lebih jauh lagi, publik mempertanyakan sikap UGM yang dinilai lamban dan tidak transparan dalam menanggapi isu ini. Pertemuan antara pihak UGM dan kuasa hukum Presiden Jokowi pada 15 April 2025 lalu disebut-sebut akan dirilis videonya secara utuh tanpa editan. Namun, hingga kini publik belum bisa mengaksesnya.

“Jika UGM masih lembaga akademik yang mengutamakan transparansi, UGM seharusnya rilis video pertemuan tanggal 15 April 2025 yang dijanjikan oleh para wakil rektor akan dipublish utuh tanpa diedit!," tulis @sianiparrismon dalam unggahannya seperti dikutip Sabtu (19/4/2025).

Netizen lainnya pun mulai mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada analisa ilmiah tandingan yang menjawab temuan Rismon dan Roy Suryo yang lebih dulu merilis analisa forensik atas keabsahan dokumen akademik Jokowi. 

“Aneh kenapa UGM, Jokowi & Tim Kuasa Hukumnya tidak membantah analisa ilmiah P. Rismon & Roy Suryo dg analisa ilmiah tandingan keaslian Skripsi & Ijazah Jokowi? Bukankah ahli forensik digital dan telematika independen di Indonesia cukup banyak?,” tulis @say**** yang juga menandai akun @grok dalam cuitannya.

Ketika suara-suara kritis kian nyaring, sebagian masyarakat menyuarakan kekecewaan mereka terhadap sistem yang dianggap telah membungkam kebenaran selama bertahun-tahun.

“Negara ini sudah cukup lama tersesat dalam bayang-bayang kebohongan yang dibangun dengan rapi dan dijaga dengan kekuasaan. Tapi sekarang, rakyat mulai bangun. Suara-suara yang dulu dibungkam, kini mulai lantang. Bukti-bukti,” tulis akun @bend*** dalam narasi yang menyentuh.

Kini, publik menanti langkah lanjutan dari Universitas Gadjah Mada. Di era digital yang penuh transparansi ini, kebenaran bukan lagi milik penguasa, tapi milik publik.