Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya angkat bicara soal wacana relokasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia. Ia menilai pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto itu perlu didukung.
Gus Yahya mengatakan setidaknya ada sesuatu yang bisa dimulai dari wacana relokasi itu. Sebab, jika tak ada ungkapan itu dari Prabowo, maka Indonesia dan negara lain tak akan bergerak.
"Kemarin kan Presiden Prabowo bilang Indonesia siap menampung keluarga Gaza untuk dibawa ke Indonesia. Saya bilang ini adalah something to start with. Membuat pernyataan itu adalah tindakan untuk memulai sesuatu," ujar Yahya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).
Setelah adanya wacana itu, Yahya menilai Prabowo dan jajarannya harus menindaklanjuti banyak hal. Relokasi warga Gaza tidak mudah dan perlu melibatkan banyak pihak.
Misalnya seperti teknis pengangkutan warga Gaza, kendaraan yang akan digunakan, dan lokasi penampungannya.
"Kapalnya itu nanti berhenti di mana? Terus bawa orang Gaza untuk masuk ke kapal, gimana caranya? Kalau pakai pesawat, pesawatnya mendarat di mana? Dan seterusnya. Jadi enggak mungkin Indonesia bertindak sendiri," jelasnya.
"Kan harus mencari kesepakatan berbagai stakeholder yang terlibat," lanjutnya.
Meski menyisakan banyak pekerjaan rumah (PR), Yahya menyebut pernyataan Prabowo cukup cerdik. Sebab, dunia internasional harus bereaksi atas kesiapan Indonesia merelokasi warga Gaza.
"Ketika Trump bilang, sudah pindah saja ke Indonesia gitu. Presiden Prabowo, oke siap Indonesia, siap menampung gitu kan. Supaya apa? Supaya ada sesuatu untuk mulai," jelas Yahya.
Baca Juga: Revisi UU ASN Titipan Prabowo? Ketua Komisi II DPR: Saya Cuma Politisi Kasta Sudra
Oleh karena itu, Yahya meminta Prabowo untuk tidak berhenti sampai membuat pernyataan saja. Lobi dan dialog dengan pemangku kepentingan Palestina juga harus dilakukan untuk bisa diketahui reaksinya.
Jika memang nantinya ada pertentangan karena munculnya permasalahan lain seperti kehilangan tanah air, maka hal itu harus segera dibahas.
"Arcici kan bilang, ya enggak bisa begitu. Nanti siapa yang jamin tanah airnya enggak hilang? Siapa yang jamin ini, siapa yang jamin itu? Ya mari kita rancang jaminan-jaminannya," ungkapnya.
"Mohon jangan berhenti soal ini Pak. Mohon diproses terus. Karena kami yakin bahwa ini mandat proklamasi," tambahnya memungkasi.
Rencana Tampung Warga Gaza di Pangkal Pinang
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan bahwa pemerintah Indonesia telah menyediakan lokasi untuk menampung 1.000 warga Gaza yang rencananya akan direlokasi. Akan tetapi, rencana tersebut masih perlu menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Berita Terkait
-
Revisi UU ASN Titipan Prabowo? Ketua Komisi II DPR: Saya Cuma Politisi Kasta Sudra
-
PBNU Dapat 'Jatah' Tambang, Gus Yahya: Katanya Sudah Ada Investor yang Sediakan Biaya Halal
-
Polemik Ijazah Palsu, Jokowi Kumpulkan Tim Pengacara di Jakarta: Rame Banget Ini
-
Tunggu Perintah Prabowo, RI Siap Evakuasi Warga Gaza: Pangkal Pinang jadi Lokasi Penampungan!
-
MUI Protes Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia: Jangan Mau Dikadalin Israel!
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo