Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan menghilangkan bus antar jemput untuk pegawai ASN dan karyawan yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI.
“Setiap hari Rabu, pemerintah Jakarta tidak lagi menyiapkan bus atau sarana apapun untuk membuat mereka mau untuk menaiki transportasi publik,” kata Pramono di Matraman, Jakarta Timur, Rabu (30/4/2025).
Hal ini dilakukan sebagai upaya memaksa para ASN untuk menggunakan transportasi publik berpergian.
Dengan dihapuskannya sarana fasilitas bus bagi para ASN dan pegawai di Balai Kota setiap hari Rabu, diharapkan dapat mengurangi polusi udara dan kemacetan Jakarta.
“Saya tahu bahwa ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun karena aktivitas 65.000 orang setiap Rabu itu dampaknya besar,” jelasnya.
Saat ini, ada sekitar 65 ribu pegawai di tingkat Provinsi Jakarta. 45 ribu di antaranya merupakan ASN, sementara selebihnya P3K.
Diharapkan dengan diberlakukannya kebijakan ini bisa menjadi contoh pihak lain untuk menerapkan hal serupa.
Politikus PDI Perjuangan ini juga mengatakan sejak pagi tadi akun media sosial miliknya banyak ditag oleh para pegawai yang menggunakan transportasi publik.
“Dari pagi, banyak banget yang ngetag saya di IG, di TikTok, di X, yang rata-rata mereka menyambut dengan antusiasme yang tinggi,” ujarnya.
Baca Juga: Wajibkan ASN Jakarta Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, Pramono Anung: Saya Setengah Memaksa
Pramono mengaku para ASN dan pegawai yang tidak menggunakan transportasi publik setiap Rabu maka bakal kesulitan sendiri. Pasalnya selain tidak disediakannya fasilitas bus, Pramono mengaku sudah menugaskan Satpol PP untuk mengontrol siapa saja yang menggunakan kendaraan pribadi.
“Sehingga kemudian di kantor saya juga minta kepada Satpol PP untuk mengontrol siapa yang naik kendaraan pribadi,” jelasnya.
Selain itu, Pramono juga mengaku bakal membuat para pegawai Balai Kota yang tidak mengikuti aturan kesulitan. Pasalnya, Pramono juga menutup area parkir yang ada di Balai Kota setiap hari Rabu.
“Parkirnya kita tidak siapkan di kantor. Kalau dia naik kendaraan pribadi, pasti ketahuan,” jelasnya.
Untuk mengajak warga lain menggunakan transportasi publik, Pramono mengaku bakal rajin membuat tarif gratis bagi para pengguna transportasi publik.
“Belajar dari hari Kartini kemarin dan dari transportasi umum, nanti hari-hari khusus, hari besar saya akan menggratiskan kembali terutama untuk HUT Jakarta dan juga untuk HUT Kemerdekaan RI,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ikuti Peraturan yang Dibuat untuk ASN, Intip saat Pramono Anung Naik Transjakarta
-
Nggak Cuma Suruh-suruh Doang, Pramono Janji Naik Angkutan Umum Tiap Rabu
-
ASN DKI Wajib Naik Angkot Tiap Rabu, Ojol di Jakarta Terancam Kehilangan 40 Persen Penumpang?
-
Wajibkan ASN Jakarta Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, Pramono Anung: Saya Setengah Memaksa
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK