Catat! Janji Prabowo di May Day 2025: Saya Dukung Marsinah jadi Pahlawan Nasional

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku mendukung jika Marsinah diberikan gelar Pahlawan Nasional. Hal itu ditegaskan, Prabowo usai mendapatkan masukan dari kaum buruh. 

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya di hadapan massa buruh dalam acara perayaan Hari Buruh Internasional di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).  Awalnya Prabowo mengaku ditanya oleh kaum buruh soal kenapa tak ada pahlawan nasional dari kaum buruh. 

"Saya juga atas usul dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat buruh mereka sampaikan ke saya, 'pak kenapa sih pahlawan nasional gak ada dari kaum buruh?" kata Prabowo. 

Prabowo lantas bertanya soal siapa yang mau diusulkan diberi gelar pahlawan nasional mewakili kaum buruh. Kaum buruh itu, kata Prabowo, mengusulkan nama Marsinah. 

"Saya tanya, kalian ada saran enggak coba kalian berembuk usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak, bagaimana kalau Marsinah pak?" katanya. 

Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, kalau memang nama Marsinah didukung semua buruh, maka pemberian gelar pahlawan nasional akan didukungnya. 

"Marsinah jadi pahlawan nasional asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh, saya akan mendukung Marsinah akan menjadi pahlawan nasional," pungkasnya. 

Diketahui,  Marsinah merupakan buruh ar PT Catur Putra Surya Porong, Sidoarjo di era Orde Baru (Orba). Namun, Marsinah ditemukan tewas secara tragis setelah ikut mogok kerja demi menuntut kenaikan upah 20 persen dari gaji.

Sebelum ditemukan tewas pada 8 Mei 1993, Marsinah diketahui sempat hilang beberapa hari setelah diculik. Hingga kini kasus kematian Marsinah masih belum menemukan titik terang. Diduga tak hanya dibuh secara brutal, Marsinah juga diduga menjadi korban pemerkosaan berdasar hasil autopsi. Kekinian, kasus kematian Marsinah masih gelap.

Baca Juga: Janji ke Massa Buruh, Prabowo Siap Miskinkan Koruptor: Enak Aja Udah Nyolong, Asetnya Gue Tarik!

Presiden Prabowo sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi. Pernyataan itu disampaika Prabowo saat berpidato dalam acara May Day Fiesta yang digelar serikat buruh di Lapangan Monas, Jakarta.  

Di depan massa buruh, Prabowo akhirnya secara tegas mendukung disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Prampasan Aset untuk memiskinkan para  koruptor. 

"Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi saya mendukung UU perampasan aset saya mendukung enak aja udah nyolong nggak mau kembalikan aset gue tarik aja lah itu. Setuju?," kata Prabowo di depan massa buruh di Lapangan Monas, Jakarta. 

Janji Pelajari Tuntutan Buruh

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasteyo Hadi menegaskan, bahwa pemerintah siap menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para buruh. Setidaknya ada 6 tuntutan buruh yang disampaikan dalam rangka Hari Buruh Internasional di Kawasan Monas. 

Prasetyo Hadi mengeklaim salah satu tuntutan yang intens dikebut oleh pemerintah adalah mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

"Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Prasetyo saat ikut mendampingi Presiden Prabowo di acara May Day Fiesta di Kawasan Monas, Jakarta, Kamis. 

Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah sedang intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK. 

"Karena kita inginnya konfrehensif. Kita tidak ingin bermain diujung menangani ketika sudah PHK, kita tidak," katanya. 

Lebih lanjut, untuk itu, kata dia, beberapa tuntutan buruh sebenarnya beberapa sudah dikerjakan pemerintah. 

"Nah maka disitu sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan. Tapi kalaupun ada di antara 6 tuntutan itu yang belum kita kerjakan oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari," pungkasnya. 

Diketahui, ada enam tuntutan buruh kepada pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam peringatan May Day 2025:

1. Hapus outsourching,
2. Bentuk Satgas PHK,
3. Wujudkan upah layak,
4. Lindungi buruh dengan pengesahan RUU ketenagakerjaan baru, lindungi pekerja rumah tangga dan sahkan RUU PPRT,
5. Berantas korupsi, 
6. Sahkan RUU Perampasan Aset.