Tak lama setelah kasus Sigambir, Hakim Sulistiyanto kembali menjadi sorotan ketika ia bersama dua hakim lainnya membebaskan delapan terdakwa dalam kasus kredit fiktif perbankan.
Vonis ini menimbulkan kegaduhan karena kasus tersebut termasuk salah satu skandal keuangan cukup besar di Sumatra bagian selatan.
3. Lulusan Pendidikan Hukum dengan Karier Panjang
Sulistiyanto bukanlah sosok baru di dunia peradilan.
Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum dari sebuah universitas negeri ternama dan telah berkarier di berbagai pengadilan negeri di Indonesia sebelum akhirnya bertugas di PN Pangkalpinang.
Selama kariernya, ia dikenal sebagai hakim yang tenang dan tertutup, jarang berbicara kepada media, namun dikenal tajam di ruang sidang.
4. Putusan-putusan Kontroversial Menimbulkan Kecurigaan
Rangkaian putusan bebas dalam perkara korupsi besar menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan pengamat hukum.
Banyak yang mendesak agar Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memeriksa integritas dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan Sulistiyanto dan majelis hakim yang terlibat.
Baca Juga: Tancap Gas Usai Umumkan Mualaf, Ruben Onsu Langsung Berangkat Haji Susul Ivan Gunawan
Belum ada bukti dugaan pelanggaran etik, namun desakan agar transparansi peradilan ditegakkan terus bergema di ruang publik.
Nama Sulistiyanto kini menjadi simbol tarik ulur antara harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi dan realitas sistem hukum yang masih menyisakan celah.
Dalam konteks lebih luas, putusan-putusan kontroversial ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan eksternal terhadap lembaga peradilan.
Banyak pihak menilai bahwa vonis bebas dalam kasus korupsi harus dijelaskan secara terbuka agar publik memahami dasar pertimbangannya, bukan dibiarkan menggantung dan menimbulkan kecurigaan.
Kasus-kasus yang melibatkan Hakim Sulistiyanto menjadi refleksi atas kompleksitas dan tantangan dunia peradilan Indonesia saat ini.
Ketika publik berharap keadilan ditegakkan secara tegas terhadap para pelaku korupsi, vonis bebas justru menjadi luka tersendiri bagi kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Tag
Berita Terkait
-
Tancap Gas Usai Umumkan Mualaf, Ruben Onsu Langsung Berangkat Haji Susul Ivan Gunawan
-
Sebut Mustahil Erintuah Damanik-Lisa Rahmat Bertemu, Begini Pengakuan Heru Hanindyo
-
Ngotot Tak Terlibat Suap Vonis Bebas Ronald Tannur, Hakim Heru Hanindyo: Nama Saya Dijual
-
Tangis Hakim Mangapul: Mengaku Salah, Kembalikan Uang, Tapi Tetap Dituntut Berat
-
Air Mata Hakim 'Vonis Bebas' Ronald Tannur: Tuntutan 9 Tahun Tak Adil, Tak Ada Bukti Saya Bersalah
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi