PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun, Pakar: Kurikulum Harus Ikuti Irama Perkembangan Anak

Suara.com - Guru Besar Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Budiyanto, menyarankan pemerintah untuk menyusun kurikulum PAUD sesuai dengan irama perkembangan anak.

Usulan tersebut disampaikan seiring rencana pemerintah untuk memasukan PAUD dalam skema wajib belajar 13 tahun.

Budiyanto menyampaikan bahwa tingkat pendidikan PAUD bukan agar anak meraih pencapaian kompetensi seperti SD hingga SMA. Tetapi, harus berorientasi pada masa perkembangan anak selama usia dini.

"Di kajian konseptual itu jelas bahwa pengembangan pada usia dini itu tidak dapat diulang, tidak dapat dipadatkan, dan atau tidak dapat diganti. Ini yang menjadi pemikiran kalau kita mendidik yang orientasinya perkembangan," kata Budiyanto saat hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR pada Rabu 7 Mei 2025.

Dia menambahkan bahwa prinsip dasar PAUD dengan tingkat pendidikan di atasnya juga berbeda.

Pada jenjang dasar dan menengah, jelas Budiyanto, pendekatan pembelajaran lebih menekankan pada pengembangan kompetensi dan pilihan multi-choice.

Sedangkan di PAUD, fokus utamanya pada fondasi perkembangan anak.

Selama di PAUD, anak sedang berada pada masa perkembangan emas. Menurutnya, apabila pada masa itu implementasi baik, maka potensi dasar kognitif, emosi, juga potensi dasar fisik, termasuk komunikasinya juga akan berkembang optimal.

"Kurikulum ini, bentuknya wajib belajar di PAUD itu adalah afirmasi atau pengakuan," ujarnya.

Baca Juga: Wajib Belajar 13 Tahun, Guru Besar Unesa Ingatkan PAUD Jangan Jadi Ajang Akademik Dini

Ia menambahkan, jika ada keinginan untuk mewakili kewajiban belajar lewat pendidikan PAUD, maka hal tersebut harus tetap mengikuti pola perkembangan alami anak.

Kurikulum pun tidak boleh menyimpang dari prinsip tersebut.

"Idealnya PAUD itu sudah perkembangan harus disesuaikan antara usia dan konsep perkembangan. Maka saya berpikir bagaimana polanya adalah afirmasi, artinya siapa saja anak bangsa yang sudah mengikuti pendidikan jenjang PAUD sekurang-kurangnya 1 tahun, maka dia sudah diakui, sudah memenuhi kewajiban-wajib belajar," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusulkan agar PAUD masuk dalam skema wajib belajar 13 tahun sesuai dengan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Usulan tersebut disampaikan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, kepada Komisi X DPR RI.

Kemendikdasmen beranggapan bahwa PAUD sudah harus menjadi jenjang sendiri.