Wamen PPPA Veronica Tan Akui Perempuan Jadi Tulang Punggung Perhutanan Sosial

PKS pertama dilakukan antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Global Green Growth Institute (GGGI) untuk penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan model blended finance yang mendukung perhutanan sosial.

PKS kedua melibatkan Kemenhut dan Pemda DIY, bertujuan memperkuat posisi perhutanan sosial dalam konteks keistimewaan Yogyakarta.

Bentuk kolaborasi ini menunjukkan bahwa upaya melibatkan perempuan dalam kehutanan sosial tidak bisa berjalan sendiri.

Menurutnya diperlukan dukungan pendanaan, pelatihan, dan kebijakan afirmatif agar perempuan bisa menjadi pelaku utama perubahan, bukan sekadar pelengkap.

Keadilan Ekologis dan Sosial Berbasis Gender

Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), KGPAA Paku Alam X menilai bahwa proyek ini sebagai tonggak penting dalam pembangunan berkelanjutan berbasis keadilan ekologis dan sosial.

“Perhutanan sosial di DIY bukan sekadar akses kelola hutan, melainkan strategi pemberdayaan masyarakat dengan pijakan nilai lokal dan keistimewaan daerah,” ungkapnya.

Dengan pendekatan inklusif yang menempatkan perempuan sebagai bagian utama dari solusi, program perhutanan sosial memiliki potensi besar untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Melalui strategi penguatan kapasitas, pendanaan inklusif, serta kemitraan lintas sektor, perempuan Indonesia tidak hanya menjaga hutan tetap hijau, tapi juga mengukir masa depan yang lebih sejahtera bagi keluarga dan komunitasnya.

Baca Juga: Gandeng Inggris soal Perhutanan Sosial, Menhut Raja Juli Ungkap 3 Komitmen Prabowo

Sebelumnya diberitakan, untuk mempercepat pengembangan Perhutanan Sosial, Kemenhut menggandeng Global Green Growth Institute (GGGI) yang berasal dari Inggris.

Kerja sama soal masalah perhutanan itu diwujudkan dengan penandatanganan MoU saat Menhut Raja Juli Antony menyambangi DIY pada Selasa 6 Mei 2025 lalu.

Dalam kunjungan kerjanya, Menhut Raja Juli Antony mengaku pihaknya memiliki komitmen soal kelestarian hutan hingga ikut memajukan perekonomian masyarakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Presiden Prabowo memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melestarikan hutan, menjaga keanekaragaman hayati dan juga kesejahteraan masyarakat. Ketiga hal ini bisa dilakukan secara bersamaan, bukan satu hal yang terpisah," beber Menhut Raja Antoni dalam pidatonya ditulis pada Rabu 7 Mei 2025.