Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji turut memberikan komentar terkait pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyayangkan setiap pergantian pemimpin selalu ada pergantian kebijakan.
Sarmuji hanya memberikan tanggapannya secara normatif.
Ia menyebut mengapa kebijakan bisa berganti, hal itu karena setiap pemimpin punya prioritas masing-masing.
"Setiap presiden memang punya prioritas masing-masing. Wajar bila kebijakannya juga berganti. Yang penting dalam satu arah kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).
Kendati begitu, ia mengatakan, memang harus diperkuat adalah garis besar haluan negara atau GBHN.
"Yang diperlukan dan diperkuat saat ini adalah garis besar haluan negara yang dulu dinamakan GBHN. Sekarang berupa RPJM," katanya.
Hal itu, kata dia, yang perlu disusun secara serius untuk menuntun Presiden dalam menentukan kebijakannya.
"Ini yang harus disusun secara serius yang memandu setiap presiden dalam menentukan kebijakannya sehingga perubahan kebijakan presiden tetap dalam koridor yang sudah disepakati," pungkasnya.
Sindiran Megawati Soekarnoputri
Baca Juga: Megawati Sebut Presiden Kangen Nasi Goreng Buatannya, Istana: Kangennya Sudah 2,5 Tahun
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri ingin ada peta pembangunan buat Indonesia ke depan.
Hal itu dilakukan, agar tak ada setiap pergantian pemimpin terjadi perubahan aturan pembangunan.
Hal itu disampaikan Megawati dalam sambutannya di acara Penganugerahan Trisaksi Tourism Award 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
"Gawat ni republik ini. Maunya itu opo. Aturan bolak-balik gonta ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco,"
"Mbok ya Satu kali saja dreetttt gitu Lo. Ganti menteri Ganti presiden. Tulis. Itu sudah ada yang mau dijalankan itu opo. Jangan bolak-balik ganti aturan," kata Megawati.
Ia mengaku sedih pasalnya heran Indonesia mau dibawa kemana dengan aturan yang selalu berganti-ganti.
Berita Terkait
-
Megawati Sebut Presiden Kangen Nasi Goreng Buatannya, Istana: Kangennya Sudah 2,5 Tahun
-
Gerah Penyidik KPK jadi Saksi, Hasto PDIP: Konstruksi Hukum Dibuat-buat, Muatan Politik Makin Kuat!
-
Drama OTT Hasto Terbongkar di Sidang: Jejak Harun Masiku Raib usai 5 Penyidik KPK Ditangkap di PTIK
-
Sidang Memanas! Kubu Hasto ke Penyidik KPK Rossa usai Bongkar Konflik Kepentingan: Maksud Anda Apa?
-
Kubu Hasto PDIP Protes Penyidik KPK Rossa Purbo Dibawa ke Sidang: Sangat Tak Tepat jadi Saksi!
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 5 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp200 Ribuan
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
Terkini
-
Ironi Pelapor Mafia Tanah Jadi Tersangka Fitnah, Kini Minta Perlindungan LPSK
-
Bantah Main Mata, PMJ Tegaskan Kasus Andrie Yunus Tak Dihentikan Diam-diam
-
Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu
-
Dasco Dukung Putusan MK soal Parpol Tanpa 30 persen Caleg Perempuan Bakal Gugur
-
Pemerataan Pendidikan, Anak-Anak di Daerah Terpencil Bogor Kini Punya Gedung Sekolah Dasar Baru
-
Lawan Impunitas, Nasib Kasus Air Keras Andrie Yunus Ditentukan 2 Juni
-
Kementerian PANRB dan Kemenkes Perkuat SDM Kesehatan Dukung Program Prioritas Presiden
-
Bocoran Der Spiegel: AS Berencana Pangkas Drastis Kontribusi Militer untuk NATO
-
Misteri CCTV 'Gaib' di Kasus Andrie Yunus: Muncul Saat Rilis, Lenyap di Meja Hijau
-
Fleksibilitas Kerja ASN Perkuat Budaya Kerja Profesional dan Berbasis Kinerja