Suara.com - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait terjadinya insiden peledakan amunisi afkir yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
"Jadi, kapan kita memanggil, kita akan segera. Tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini," kata Utut Adianto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Menurutnya, pemanggilan Panglima TNI ini sangat penting, terlebih ini soal keteledoran.
"Ini bukan soal hangat atau tidak, tapi ini soal kemanusiaan dan soal strategi. Kalau seteledor ini, potensi bisa terjadi di mana-mana," ujarnya.
"Dan kemarin itu ada kolonel yang gugur, ada mayor yang gugur, ada masyarakat sipil yang wafat, ini semua tentu, kita semua berduka dan ini tidak boleh lagi terjadi," sambungnya.
Sementara itu, ia mengatakan, adanya kejadian tersebut bukan soal aturan, tapi sudah menjadi urusan kultur.
"Nah ini yang harus kita tegaskan. Apakah mereka nggak punya aturan? Ya pasti punya. Tetapi ini lebih kepada sikap, kepada kultur. Ini panjang ngobatinnya, nggak bisa segera. Kayak kamu kawinan, makan secukupnya ngambilnya tetap tiga piring. Yang dimakan sedikit," katanya.
"Ini ngobatin gini aja udah tiga generasi ini nggak habis. Nah itu berkaitan dengan kultur, berkaitan dengan peradaban," imbuhnya.
Kendati begitu, ia mengaku masih mau berprasangka baik terlebih dahulu.
Baca Juga: Ledakan Amunisi Milik TNI: Mengapa Kasus Terus Berulang?
"Tetapi sekali lagi, kita bicara baik, karena kita butuh bicara baik. Kita butuh bicara baik supaya tone-nya baik. Supaya Indonesia kedepan mindset-nya positif," pungkasnya.
Pemusnahan Amunisi Harus Steril dari Sipil
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan kepada jajaran TNI agar pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak agar digelar di lokasi yang steril dari masyarakat sipil, guna mencegah insiden seperti yang terjadi di Garut, Jawa Barat, hingga menimbulkan belasan korban jiwa.
Menurut dia, TNI dan seluruh aparat terkait harus lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap keberadaan gudang amunisi, apalagi yang berada di dekat kawasan pemukiman. Di sisi lain, dia imbau agar TNI tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mengambil sisa-sisa material amunisi tersebut.
"Praktik ini sangat membahayakan dan bisa memicu ledakan susulan, sebagaimana diduga terjadi dalam peristiwa Garut," kata Amelia di Jakarta, Selasa (13/5/2025).
Sebagai legislator yang membidangi urusan pertahanan dan militer, dia mendorong kepada Kementerian Pertahanan dan Pimpinan TNI untuk segera merelokasi dan mendesain ulang seluruh gudang amunisi TNI dengan mempertimbangkan dinamika demografi dan tata ruang.
Berita Terkait
-
Ledakan Amunisi Milik TNI: Mengapa Kasus Terus Berulang?
-
Komisi I DPR Usul Markas TNI Dijauhkan dari Pemukiman, Tragedi Garut Jadi Pemicu
-
Ledakan Maut di Garut Tewaskan Banyak Warga Sipil, TNI Kena Sentil!
-
Usai Teridentifikasi, Keluarga 13 Korban Ledakan Maut di Garut Bakal Dapat Santunan, Berapa Banyak?
-
Berbelasungkawa Atas 13 Korban Ledakan Garut, Amnesty International Desak Investigasi Independen
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah