Skandal Seleksi Bintara Polri: Pengawas Ujian Bantu Peserta Pakai ChatGPT

Suara.com - Dugaan kecurangan mencuat dalam proses seleksi penerimaan Bintara Polri di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan.

Sejumlah oknum polisi berpangkat Brigadir Dua (Bripda) yang bertugas sebagai pengawas ujian.

Diduga membantu peserta dengan memberikan jawaban saat tes akademik berlangsung.

Informasi yang beredar menyebutkan, bantuan itu diberikan secara langsung kepada calon siswa (casis) tertentu di ruang ujian.

Para pengawas disebut menggunakan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI), seperti ChatGPT, untuk mencari jawaban dari soal-soal yang diujikan.

Jawabannya lalu dibocorkan kepada peserta yang mereka bantu.

Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sulsel, Kombes Pol Zulham Efendi membenarkan adanya laporan pelanggaran tersebut.

Kata Zulham, kecurangan ini tidak melibatkan calo atau pihak luar, melainkan pengawas internal yang masih berstatus anggota Polri aktif.

"Gambarannya bukan calo, tapi pengawas kelas. (Jabatannya) Bripda yang baru lulus dan sekarang sudah bertugas, diduga bekerja sama dengan casis," ujar Zulham kepada wartawan, Selasa, 13 Mei 2025.

Baca Juga: Purnawirawan Polri Kepala Keamanan Pasar Induk Kramat Jati Diintimidasi Ormas

Zulham menambahkan, sejumlah oknum pengawas sudah diperiksa terkait pelanggaran etik dan disiplin.

Polda masih enggan membeber kronologi pengungkapan kasus ini.

Kata Zulham, pemeriksaan masih berlangsung untuk mendalami sejauh mana keterlibatan mereka dalam aksi kecurangan ini. Termasuk diantaranya berapa calon siswa yang memesan jasa mereka.

Sementara, casis yang terbukti menerima bantuan, Zulham menegaskan langsung didiskualifikasi atau dikelurakan dari seleksi.

"Kami sudah memeriksa pengawas kelas yang terlibat. Casisnya didiskualifikasi. Namun untuk jumlah pasti dan rincian identitas masih kami rahasiakan karena proses pemeriksaan masih berjalan," jelasnya.

Pihaknya berjanji akan mengumumkan hasil penyelidikan setelah seluruh pemeriksaan terhadap pengawas dan casis yang terlibat selesai dilakukan.

Zulham menegaskan, Propam Polda Sulsel akan bertindak tegas terhadap siapapun yang terbukti melanggar aturan.

Termasuk anggota internal yang menyalahgunakan kewenangannya dalam proses seleksi.

"Kami jaga betul proses ini agar tetap bersih dan profesional. Kalau terbukti, tentu akan ada sanksi sesuai kode etik maupun tindakan disiplin," tambah Zulham.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menambahkan, pengawas ujian tersebut menggunakan teknologi AI seperti ChatGPT.

Untuk mencari jawaban soal secara cepat selama proses tes berlangsung.

Didik menegaskan, kasus tersebut bukan joki, melainkan pengawas membantu calon siswa menjawab soal bermodalkan ChatGPT.

"Ini bukan kasus joki. Tidak ada orang luar yang menggantikan peserta. Tapi caranya, para pengawas ini mencari jawaban menggunakan ChatGPT dan memberitahu peserta," kata Didik saat dikonfirmasi terpisah.

Didik menambahkan, pihak Polda tidak akan menoleransi bentuk kecurangan apapun dalam seleksi anggota Polri.

Menurutnya, transparansi dan integritas dalam rekrutmen adalah harga mati yang tidak boleh dikompromikan.

"Rekrutmen Polri mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Kami tegaskan dari awal tidak boleh ada kecurangan yang mencoreng proses ini" tegasnya.

Dengan adanya kejadian ini, Polda Sulsel memastikan bahwa proses seleksi akan terus diawasi ketat.

Termasuk dengan memperkuat pengawasan terhadap petugas internal.

Polda juga mendorong masyarakat untuk berani melapor jika mengetahui adanya dugaan kecurangan atau pelanggaran selama proses seleksi berlangsung.

"Silahkan dilaporkan, kami akan menindaklanjuti," sebutnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik terutama di tengah meningkatnya minat anak muda untuk menjadi anggota Polri.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri terkait kecurangan seleksi yang terjadi di Polda Sulsel.

Namun, keterlibatan oknum internal dalam kecurangan dianggap dapat mencoreng kredibilitas institusi jika tidak segera dilakukan penindakan.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing