Suara.com - Massa yang tergabung dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/5/2025).
Mereka menuntut agar rencana pemberian gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI, Soeharto dibatalkan.
Pantauan Suara.com di lokasi, massa mayoritas mengenakan baju serba hitam dan membawa berbagai poster dan spanduk berisi kalimat penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.
Aksi ini terlihat berlangsung damai tanpa adanya tindakan anarkis.
Para demonstran bergantian melakukan orasi tepat di depan pagar kantor Kemensos.
Perwakilan massa aksi juga diterima pihak Kemensos untuk melakukan audiensi dan belum juga selesai hingga pukul 12.34 WIB.
Salah satu orator meminta agar Kemensos tak mengulang masa orde baru, saat Indonesia dipimpin oleh Soeharto.
"Kemensos menjadi antek-antek dari pemerintahan orde baru akan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan. Jangan kita biarkan," ujar orator itu.
Menurutnya, Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena banyaknya kejahatan yang dilakukan.
Baca Juga: Daftar Bansos Kemensos yang Cair Bulan Mei 2025
Apalagi rentetan pelanggaran HAM berat terjadi saat Soeharto memimpin.
"Tidak ada satupun kesempatan yang membuat dia layak menjadi seorang pahlawan," ucapnya.
"Tidak ada satupun pahlawan yang punya track record seburuk Soeharto. Tidak ada pahlawwn yang punya kejahatan sebanyak Soeharto," ungkapnya.
Lewat aksi ini, massa ingin mengingatkan kembali apa saja kejahatan yang dilakukan Soeharto.
Diharapkan penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional ini bisa segera dibatalkan.
"Kita tidak akan pernah lupa kejahatan yang pernah terjadi pada keluarga kita sendiri," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Tanpa Tes Akademik, Kemensos Mulai Seleksi 8 Ribu Calon Siswa Sekolah Rakyat
-
Presiden Prabowo Sebut Soeharto Tidak Mau Berkuasa dengan Senjata, Ini Alasannya
-
Titiek Soeharto: Ada Wacana Perum Bulog akan di Bawah Presiden Langsung
-
Mensos Sebut Pemberian Gelar Pahlawan untuk Marsinah Tak Bisa Tahun Ini, Apa Alasannya?
-
Daftar Bansos Kemensos yang Cair Bulan Mei 2025
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram