Suara.com - Massa yang tergabung dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/5/2025).
Mereka menuntut agar rencana pemberian gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI, Soeharto dibatalkan.
Pantauan Suara.com di lokasi, massa mayoritas mengenakan baju serba hitam dan membawa berbagai poster dan spanduk berisi kalimat penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.
Aksi ini terlihat berlangsung damai tanpa adanya tindakan anarkis.
Para demonstran bergantian melakukan orasi tepat di depan pagar kantor Kemensos.
Perwakilan massa aksi juga diterima pihak Kemensos untuk melakukan audiensi dan belum juga selesai hingga pukul 12.34 WIB.
Salah satu orator meminta agar Kemensos tak mengulang masa orde baru, saat Indonesia dipimpin oleh Soeharto.
"Kemensos menjadi antek-antek dari pemerintahan orde baru akan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan. Jangan kita biarkan," ujar orator itu.
Menurutnya, Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena banyaknya kejahatan yang dilakukan.
Baca Juga: Daftar Bansos Kemensos yang Cair Bulan Mei 2025
Apalagi rentetan pelanggaran HAM berat terjadi saat Soeharto memimpin.
"Tidak ada satupun kesempatan yang membuat dia layak menjadi seorang pahlawan," ucapnya.
"Tidak ada satupun pahlawan yang punya track record seburuk Soeharto. Tidak ada pahlawwn yang punya kejahatan sebanyak Soeharto," ungkapnya.
Lewat aksi ini, massa ingin mengingatkan kembali apa saja kejahatan yang dilakukan Soeharto.
Diharapkan penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional ini bisa segera dibatalkan.
"Kita tidak akan pernah lupa kejahatan yang pernah terjadi pada keluarga kita sendiri," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Tanpa Tes Akademik, Kemensos Mulai Seleksi 8 Ribu Calon Siswa Sekolah Rakyat
-
Presiden Prabowo Sebut Soeharto Tidak Mau Berkuasa dengan Senjata, Ini Alasannya
-
Titiek Soeharto: Ada Wacana Perum Bulog akan di Bawah Presiden Langsung
-
Mensos Sebut Pemberian Gelar Pahlawan untuk Marsinah Tak Bisa Tahun Ini, Apa Alasannya?
-
Daftar Bansos Kemensos yang Cair Bulan Mei 2025
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
- 4 Rekomendasi Sampo Urang-Aring untuk Menghitamkan dan Menyuburkan Rambut
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Jembatan dan Sekolah Masih Jadi PR, Muzakir Manaf Buka-bukaan Soal Kondisi Terkini Aceh Pascabencana
-
Tangis Penyesalan Noel di Sidang Korupsi K3: Saya Seharusnya Lebih Hati-hati
-
Perempuan Menjaga Pangan dan Alam, Mengapa Justru Paling Rentan terhadap Krisis Iklim?
-
Angka Kecurangan Capai 99 Persen, Ada Apa dengan Fakultas Kedokteran di SNBT 2026?
-
Ironi Awak Kapal Perikanan: Banting Tulang di Tengah Laut, Pulang Malah Nombok Utang ke Majikan
-
Biadab! Sambil Hujan-hujanan, Pria Mabuk di Tangsel Cabuli Bocah Saat Main Petak Umpet
-
Vivace E Menjawab Kebutuhan Rumah Modern yang Estetik, Aman, dan Ramah Anak
-
Relokasi Akibat Krisis Iklim: Mengapa Memindahkan Warga Tidak Sesederhana Memindahkan Rumah?
-
Asa Baru Pascabencana: Anggaran Rp100 Triliun Disetujui DPR untuk Pulihkan Sumatra!
-
Bawa Mandat Prabowo Terkait RUU Polri, Menkum: UU Sudah Berlaku Dua Dekade, Perlu Disesuaikan