Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengungkap sosok yang mengusulkan agar Presiden kedua RI, Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Hal ini disampaikan oleh Pengacara AMAR Law Firm sekaligus Advokat dari Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas), Airlangga Julio.
Informasi ini diakuinya disampaikan langsung oleh pihak Kemensos saat audiensi dengan Gemas yang melakukan demonstrasi menolak usulan Soeharto diberi gelar pahlawan nasional pada Kamis (15/5/2025).
"Tadi dari pihak Kementerian Sosial menyampaikan beberapa update ya. Pertama, usulan mengenai pahlawan Soeharto ini datang dari Gubernur Jawa Tengah (Ahmad Luthfi) di tahun 2025," ujar Airlangga usai menghadiri audensi dengan pihak Kemensos.
Kemudian, Kemensos mengakui sebenarnya sudah beberapa kali menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Seharusnya, kata Airlangga, hal ini menjadi dasar bagi Kemensos untuk tidak meneruskan usulan tersebut.
"Artinya Kementerian Sosial sebenarnya beberapa kali sudah pernah menolak usulan pahlawan yang serupa terhadap Soeharto itu terjadi di tahun 2008, 2010, dan 2015," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, pihak Gemas juga mempertanyakan urgensi pengusulan gelar pahlawan untuk Soeharto tapi tak bisa dijawab pihak Kemensos.
"Kenapa urgent sekali untuk mengangkat Soeharto sebagai pahlawan hari ini, 2025 sementara beberapa kali sudah dibatalkan pengangkatannya tahun-tahun sebelumnya. Itu juga Kementerian Sosial tidak berhasil menjawab kami," jelasnya.
Baca Juga: Heboh Video Pria Ngaku Waras: Kalau Ijazah Jokowi Palsu, Saya Janji Telan Panci Satu Pabrik!
Saat ini, usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasioanl itu sedang dibahas oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang beranggotakan 13 orang.
Jika dilanjutkan, usulan ini bakal disampaikan ke Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang dibawah oleh Sekretaris Militer Presiden Istana Negara.
Terakhir usulan itu akan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk disetujui lewat Keputusan Presiden (Keppres).
Ia menyatakan pihaknya akan terus memantau proses pengusulan ini sampai ke Istana Negara agar tak disampaikan ke Prabowo.
"Jadi tahapannya masih panjang dan harapan kami semua pertimbangan-pertimbangan yang kami sampaikan itu dapat menjadi catatan bagi TP2GP saat ini," pungkasnya.
Geruduk Kemensos
Berita Terkait
-
Heboh Video Pria Ngaku Waras: Kalau Ijazah Jokowi Palsu, Saya Janji Telan Panci Satu Pabrik!
-
Digeruduk Massa Aksi Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Gus Ipul Disindir Gegara Telat: Potong Gaji Gak?
-
Palak PSN Prabowo Rp5 T, Wagub Banten Murka: Pengusaha Bergaya Preman Harus Ditindak, Ini Kriminal!
-
Megawati Tantang Jokowi Beberkan Ijazahnya ke Publik, PKB: Setuju, Cara Terbaik Akhiri Polemik
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Viral Spanduk 'TNI Pembunuh' di JPO Jakarta, Satpol PP: Hanya Konten, Langsung Dibongkar
-
Warga Aceh Dikeroyok di Markas Polda Metro, Mualem Berang: Polisi Harus Lindungi, Bukan Membiarkan!
-
Warteg di Manggarai Hangus Terbakar Usai Ledakan Gas, Kerugian Capai Rp230 Juta
-
Status Tahanan Rumah Eks Menag Yaqut Bikin Geger, Dewas KPK Turun Tangan
-
Efek Domino Konflik Timur Tengah, Warga Korea Selatan Panic Buying Kantong Sampah!
-
WFH ASN Setiap Jumat Resmi Berlaku Mulai Hari Ini, DPR Minta Evaluasi Berkala
-
RS Dilarang Tolak Pasien BPJS PBI, Mensos Tegaskan Layanan Cuci Darah Wajib Dilayani
-
Bos Gembong Narkoba Skotlandia Steven Lyons Ditangkap di Bali, Pimpin Sindikat 'Lyons Crime Family'
-
Zulhas Sebut PAN-Gerindra 'Koalisi Sepanjang Masa', Dasco: Kami Harap Ini Langgeng
-
Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang Faktor THR Tak Dibayar Penuh