Palak PSN Prabowo Rp5 T, Wagub Banten Murka: Pengusaha Bergaya Preman Harus Ditindak, Ini Kriminal!

Suara.com - Wakil Gubernur (Wagub) Banten, A Dimyati Natakusumah melayangkan ultimatum akan menindak para pengusaha yang bertingkah seperti preman. Ultimatum Wagub Dimyati itu menanggapi soal adanya sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai pengurus Kadin di Kota Cilegon yang diduga memalak Rp5 triliun kepada PT Chandra Asri Alkali (CAA) tanpa melalui proses tender. Permintaan jatah pengusaha lokal itu berkaitan dengan proyek stategis nasional Presiden Prabowo Subianto. 

Terkait adanya permintaan jatah proyek Rp5 Triliun itu, Wagub Dimyati menganggap tindakan itu seperti gaya preman dan bisa membuat kabur para investor di Banten. Maka dari itu, Dimyati mengaku tidak segan-segan menindak para pelaku yang memintah jatah proyek triliunan rupiah itu.

“Yang di Cilegon itu preman, enggak boleh. Gaya-gaya preman. Saya ingatkan lagi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, enggak boleh (bertindak semena-mena),” kecam Wagub Dimyati sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (15/5/2025). 

Wagub Dimyanti menyampaikan keprihatinannya atas beredarnya video yang memperlihatkan sekelompok individu berseragam organisasi pengusaha lokal meminta jatah proyek pembangunan pabrik PT Chandra Asri Alkali (CAA) tanpa melalui proses tender.

Wagub Dimyati menegaskan akan meminta aparat penegak hukum (APH) menindak tegas pelaku yang terlibat.

“Kalau ada yang mengganggu investasi akan berhadapan dengan Dimyati. Ini saya minta, enggak boleh preman-preman begini. Saya akan minta nanti APH untuk menindak. Ini kriminal,” ujar dia menegaskan.

Ia menekankan bahwa investasi harus didukung dengan iklim usaha yang bersih dan profesional. Pengusaha yang andal dan berkualitas, katanya lagi, tidak akan mencari jalan pintas.

“Kalau profesional, pasti pengusaha akan mencari local company yang andal, murah, bagus, dan berkualitas. Tapi kalau malah seperti preman minta sekian triliun, itu apa? Kok di Banten?” ujar dia.

Dimyati yang saat ini sedang menjajaki kerja sama investasi dengan sejumlah negara seperti Korea, Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan Australia menilai, praktik semacam ini bisa merusak citra daerah.

Baca Juga: Megawati Tantang Jokowi Beberkan Ijazahnya ke Publik, PKB: Setuju, Cara Terbaik Akhiri Polemik

“Saya lagi merangkul investor dari luar. Di Banten ini tidak ada pungutan, tidak dipersulit, tidak ada biaya tinggi, apalagi yang sifatnya non-administratif bertele-tele. Kok malah ada yang seperti preman begitu ingin supaya ada haknya. Hak siapa?” kata dia lagi.

Ia bahkan menyatakan siap mengambil langkah pembinaan tegas terhadap para pelaku.

“Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu, saya bilang ini akan berhadapan dengan Dimyati,” katanya pula.

Viral

Sebelumnya, beredar video viral sekelompok orang yang mengatasnamakan asosiasi maupun organisasi pengusaha lokal Kota Cilegon, diduga meminta proyek Rp5 triliun tanpa tender atas proyek pembangunan PT Chandra Asri Alkali (CAA), pabrik kimia chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC).

Pabrik CA-EDC masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

Dalam rekaman video, tampak sejumlah individu berseragam dengan atribut asosiasi dan organisasi pengusaha menghadiri pertemuan tersebut, bertemu dan menuntut langsung pembagian proyek tanpa proses lelang kepada perwakilan kontraktor proyek pembangunan pabrik PT CAA, Chengda Engineering Co Ltd.

Menaggapi soal video viral itu, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara menyebut jika video tersebut merupakan imbas dari kesalahpahaman antara pihak pengusaha lokal dan asing.

Buntut dari kericuhan dalam video itu, kedua belah pihak sudah dimediasi oleh aparat kepolisian. 

“Sudah kita mediasi, tidak ada pengancaman ataupun intimidasi. Kedua pihak sepakat menjaga situasi tetap kondusif,” beber Kapolres Kemas Indra sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (14/5/2025). 

Ultimatum Polisi

Meski demikian, Polres Cilegon tetap mengultimatum pihak-pihak yang memanfaatkan atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melakukan tekanan kepada perusahaan, terutama dalam konteks proyek-proyek strategis. 

Kapolres Kemas menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama yang mengganggu dunia usaha dan iklim investasi di wilayah Kota Cilegon.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersinergi menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Cilegon.

Ia menilai, peran ormas dan LSM seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan justru menjadi penghambat pembangunan.

“Kami ingin keberadaan mereka membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah,” pungkas AKBP Kemas Indra Natanegara.