Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sedang memantau dan menyelidiki peristiwa ledakan amunisi yang mengakibatkan belasan korban jiwa, termasuk warga sipil, di Kabupaten Garut, Jawa Barat (12/5/2025).
“Sejak hari Kamis (15/5/2025), kami sedang melakukan permintaan keterangan kepada saksi yang ada di lokasi, di Kabupaten Garut,” kata anggota Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Menurut Uli, Komnas HAM sedang meminta keterangan ke beberapa saksi, termasuk dari pihak aparat pemerintah, saksi di lapangan, dan keluarga korban.
Selain itu, nantinya Komnas HAM juga akan meminta keterangan kepada TNI Angkatan Darat, Kodam Siliwangi, Polres Garut, dan Polda Jawa Barat terkait ledakan amunisi tersebut.
“Jadi, kami masih tahapan penyelidikan sekarang,” ujar Uli sebagaimana dilansir Antara.
Sebelumnya, Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa ledakan terjadi ketika TNI AD melakukan pemusnahan amunisi oleh jajaran Gudang Pusat Amunisi III Pusat Peralatan TNI AD di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5) pukul 09.30 WIB.
"Pada awal kegiatan, secara prosedur telah ada pengecekan terhadap personel maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan. Semuanya dinyatakan dalam keadaan aman," kata Wahyu.
Personel kemudian membuat dua lubang sumur untuk tempat memasukkan amunisi milik TNI AD yang akan dimusnahkan. Setelah lubang tersebut dibuat, kemudian dimasukkan amunisi yang akan dimusnahkan, lalu lubang tersebut diledakkan oleh personel TNI AD menggunakan detonator.
"Peledakan di dua sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman," jelas Wahyu.
Baca Juga: Tragedi Ledakan Garut, Puan Maharani: Komisi I DPR Harus Panggil Panglima TNI
Setelah itu, personel mengisi satu lubang yang telah disiapkan untuk menghancurkan detonator yang sebelumnya dipakai untuk meledakkan dua lubang sumur. Detonator itu dimasukkan ke dalam lubang untuk dimusnahkan dengan cara yang sama dengan pemusnahan amunisi sebelumnya.
"Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang," kata Kadispenad.
Ledakan tersebut mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, empat orang di antaranya merupakan anggota TNI dan tujuh korban lainnya warga sipil.
Puan Minta Komisi I Panggil Panglima TNI
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Komisi I DPR segera memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta jajaran terkait untuk dimintai penjelasan terkait insiden ledakan dalam pemusnahan amunisi afkir di Garut, Jawa Barat yang menewaskan 13 orang.
"Kenapa itu terjadi, tentu saja nanti Komisi I harus bisa memanggil Panglima dan Danrem atau organ dan jajaran yang pada saat kejadian itu terlibat,” kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Berita Terkait
-
Tragedi Ledakan Garut, Puan Maharani: Komisi I DPR Harus Panggil Panglima TNI
-
9 Korban Sipil Ledakan Amunisi di Garut Telah Teridentifikasi, Tim Masih Lakukan Investigasi
-
Tragedi Ledakan Maut di Garut: Komisi I DPR Segera Panggil Panglima TNI, Singgung Soal Kultur
-
Ledakan Amunisi Milik TNI: Mengapa Kasus Terus Berulang?
-
Keluarga Prajurit TNI yang Gugur di Garut Dipastikan Dapat Manfaat Tabungan Hari Tua dan JKK
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim
-
Anggota DPRD DKI Minta Bank Jakarta Benahi Keamanan Siber Sebelum IPO 2027
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak