Tragedi Ledakan Maut di Garut: Komisi I DPR Segera Panggil Panglima TNI, Singgung Soal Kultur

Suara.com - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait terjadinya insiden peledakan amunisi afkir yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Jadi, kapan kita memanggil, kita akan segera. Tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini," kata Utut Adianto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Menurutnya, pemanggilan Panglima TNI ini sangat penting, terlebih ini soal keteledoran.

"Ini bukan soal hangat atau tidak, tapi ini soal kemanusiaan dan soal strategi. Kalau seteledor ini, potensi bisa terjadi di mana-mana," ujarnya.

"Dan kemarin itu ada kolonel yang gugur, ada mayor yang gugur, ada masyarakat sipil yang wafat, ini semua tentu, kita semua berduka dan ini tidak boleh lagi terjadi," sambungnya.

Sementara itu, ia mengatakan, adanya kejadian tersebut bukan soal aturan, tapi sudah menjadi urusan kultur.

"Nah ini yang harus kita tegaskan. Apakah mereka nggak punya aturan? Ya pasti punya. Tetapi ini lebih kepada sikap, kepada kultur. Ini panjang ngobatinnya, nggak bisa segera. Kayak kamu kawinan, makan secukupnya ngambilnya tetap tiga piring. Yang dimakan sedikit," katanya.

"Ini ngobatin gini aja udah tiga generasi ini nggak habis. Nah itu berkaitan dengan kultur, berkaitan dengan peradaban," imbuhnya.

Kendati begitu, ia mengaku masih mau berprasangka baik terlebih dahulu.

Baca Juga: Ledakan Amunisi Milik TNI: Mengapa Kasus Terus Berulang?

"Tetapi sekali lagi, kita bicara baik, karena kita butuh bicara baik. Kita butuh bicara baik supaya tone-nya baik. Supaya Indonesia kedepan mindset-nya positif," pungkasnya.

Pemusnahan Amunisi Harus Steril dari Sipil

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan kepada jajaran TNI agar pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak agar digelar di lokasi yang steril dari masyarakat sipil, guna mencegah insiden seperti yang terjadi di Garut, Jawa Barat, hingga menimbulkan belasan korban jiwa.

Menurut dia, TNI dan seluruh aparat terkait harus lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap keberadaan gudang amunisi, apalagi yang berada di dekat kawasan pemukiman. Di sisi lain, dia imbau agar TNI tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mengambil sisa-sisa material amunisi tersebut.

"Praktik ini sangat membahayakan dan bisa memicu ledakan susulan, sebagaimana diduga terjadi dalam peristiwa Garut," kata Amelia di Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Sebagai legislator yang membidangi urusan pertahanan dan militer, dia mendorong kepada Kementerian Pertahanan dan Pimpinan TNI untuk segera merelokasi dan mendesain ulang seluruh gudang amunisi TNI dengan mempertimbangkan dinamika demografi dan tata ruang.

Selain itu, TNI juga perlu memperbarui standar pengamanan disposal amunisi secara nasional dan menutup celah interaksi warga dengan material berbahaya, baik secara langsung maupun melalui aktivitas informal.

Dia pun memahami bahwa relokasi gudang amunisi bukan perkara mudah, sebab biasanya penempatan gudang amunisi dulunya berada di lokasi terpencil yang kini berubah menjadi lokasi padat penduduk.

Namun, dia menilai bahwa perubahan populasi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko yang ada.

"Komisi I DPR RI akan terus memperbarui dan mengawasi sistem pengelolaan amunisi dan gudang persenjataan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan prajurit dan masyarakat," kata dia.

Dia pun menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya empat anggota TNI dan meninggalnya sembilan warga sipil dalam tragedi ledakan saat pemusnahan amunisi tersebut.

Dalam hal ini, dia mengatakan bahwa pemerintah harus hadir secara konkret membantu para korban dan keluarga yang terdampak.

"Tragedi besar akibat ledakan gudang amunisi yang menewaskan belasan warga juga terjadi pada tahun 1984 di Cilandak. Jangan sampai sejarah buruk itu terulang," katanya.