Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, harus adanya evaluasi terkait adanya insiden peledakan amunisi kadaluarsa yang menyebabkan 13 orang korban meninggal dunia di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Menurutnya, adanya warga sipil yang menjadi korban ledakan Garut itu tak boleh terulang.
"Yang pertama jangan sampai terjadi hal seperti itu. Harus dievaluasi kenapa itu terjadi dan lain kali jangan sampai kemudian melibatkan masyarakat sipil," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Ia pun menyarankan agar Komisi I DPR RI untuk segera memanggil Panglima TNI hingga jajaran terkait soal ledakan amunisi kadaluarsa di Garut.
"Dan Komisi I harus bisa memanggil Panglima, Danrem, dan jajaran pada saat kejadian terlibat dan kemudian bertanggung jawab sehingga terjadi kejadian seperti itu," katanya
Sebelumnya diberitakan, sebuah ledakan dahsyat yang terjadi di kawasan pantai Desa Sagara menyebabkan korban jiwa. 13 nyawa melayang saat peledakan amunisi kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat (TNI AD) pada Senin 12 Mei 2025.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyampaikan ungkapan duka cita atas musibah yang menimpa para prajurit dan masyarakat sipil tersebut.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap seluruh korban dalam musibah ini. Para prajurit yang gugur adalah prajurit-prajurit terbaik dengan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas negara,” ujar Wahyu.
Ia juga mengemukakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan investigasi untuk mengetahui kepastian penyebab terjadinya ledakan tersebut.
Baca Juga: Pertanyakan TNI Jaga Kantor Kejaksaan, Puan Maharani: Jangan sampai Ada Fitnah!
"Saat ini tim kami masih melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti ledakan tersebut," katanya.
TNI Buka Kesempatan Anak Korban Ledakan Garut Jadi Prajurit
Sementara itu, jajaran TNI AD membuka kesempatan bagi anak-anak para korban ledakan amunisi di Garut Jawa Barat untuk menjadi prajurit TNI AD.
"TNI Angkatan Darat membuka peluang kepada seluruh putra-putri korban, apabila ada yang ingin bergabung menjadi prajurit Angkatan Darat," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam keterangan persnya sebagaimana dilansir Antara, Rabu (14/5/2025).
Kesempatan itu dibuka TNI AD sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keluarga korban ledakan amunisi.
"Nantinya, jajaran Kodim 0611/Garut akan memberikan pendampingan dan bimbingan, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik,” tambah Wahyu.
Berita Terkait
-
Pertanyakan TNI Jaga Kantor Kejaksaan, Puan Maharani: Jangan sampai Ada Fitnah!
-
Respons Desakan Puan ke Negara OKI, Gerindra Sebut Prabowo Ogah Paksa Warga Gaza Direlokasi
-
9 Korban Sipil Ledakan Amunisi di Garut Telah Teridentifikasi, Tim Masih Lakukan Investigasi
-
Pidato Puan di Parlemen Negara OKI: Saya Ketua DPR RI Perempuan Pertama
-
Lantang di Forum OKI, Puan Maharani Ajak Dunia Tolak Relokasi Warga Gaza
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim
-
Anggota DPRD DKI Minta Bank Jakarta Benahi Keamanan Siber Sebelum IPO 2027
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak