Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, harus adanya evaluasi terkait adanya insiden peledakan amunisi kadaluarsa yang menyebabkan 13 orang korban meninggal dunia di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Menurutnya, adanya warga sipil yang menjadi korban ledakan Garut itu tak boleh terulang.
"Yang pertama jangan sampai terjadi hal seperti itu. Harus dievaluasi kenapa itu terjadi dan lain kali jangan sampai kemudian melibatkan masyarakat sipil," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Ia pun menyarankan agar Komisi I DPR RI untuk segera memanggil Panglima TNI hingga jajaran terkait soal ledakan amunisi kadaluarsa di Garut.
"Dan Komisi I harus bisa memanggil Panglima, Danrem, dan jajaran pada saat kejadian terlibat dan kemudian bertanggung jawab sehingga terjadi kejadian seperti itu," katanya
Sebelumnya diberitakan, sebuah ledakan dahsyat yang terjadi di kawasan pantai Desa Sagara menyebabkan korban jiwa. 13 nyawa melayang saat peledakan amunisi kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat (TNI AD) pada Senin 12 Mei 2025.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyampaikan ungkapan duka cita atas musibah yang menimpa para prajurit dan masyarakat sipil tersebut.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap seluruh korban dalam musibah ini. Para prajurit yang gugur adalah prajurit-prajurit terbaik dengan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas negara,” ujar Wahyu.
Ia juga mengemukakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan investigasi untuk mengetahui kepastian penyebab terjadinya ledakan tersebut.
Baca Juga: Pertanyakan TNI Jaga Kantor Kejaksaan, Puan Maharani: Jangan sampai Ada Fitnah!
"Saat ini tim kami masih melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti ledakan tersebut," katanya.
TNI Buka Kesempatan Anak Korban Ledakan Garut Jadi Prajurit
Sementara itu, jajaran TNI AD membuka kesempatan bagi anak-anak para korban ledakan amunisi di Garut Jawa Barat untuk menjadi prajurit TNI AD.
"TNI Angkatan Darat membuka peluang kepada seluruh putra-putri korban, apabila ada yang ingin bergabung menjadi prajurit Angkatan Darat," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam keterangan persnya sebagaimana dilansir Antara, Rabu (14/5/2025).
Kesempatan itu dibuka TNI AD sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keluarga korban ledakan amunisi.
"Nantinya, jajaran Kodim 0611/Garut akan memberikan pendampingan dan bimbingan, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik,” tambah Wahyu.
Berita Terkait
-
Pertanyakan TNI Jaga Kantor Kejaksaan, Puan Maharani: Jangan sampai Ada Fitnah!
-
Respons Desakan Puan ke Negara OKI, Gerindra Sebut Prabowo Ogah Paksa Warga Gaza Direlokasi
-
9 Korban Sipil Ledakan Amunisi di Garut Telah Teridentifikasi, Tim Masih Lakukan Investigasi
-
Pidato Puan di Parlemen Negara OKI: Saya Ketua DPR RI Perempuan Pertama
-
Lantang di Forum OKI, Puan Maharani Ajak Dunia Tolak Relokasi Warga Gaza
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus