Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, harus adanya evaluasi terkait adanya insiden peledakan amunisi kadaluarsa yang menyebabkan 13 orang korban meninggal dunia di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Menurutnya, adanya warga sipil yang menjadi korban ledakan Garut itu tak boleh terulang.
"Yang pertama jangan sampai terjadi hal seperti itu. Harus dievaluasi kenapa itu terjadi dan lain kali jangan sampai kemudian melibatkan masyarakat sipil," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Ia pun menyarankan agar Komisi I DPR RI untuk segera memanggil Panglima TNI hingga jajaran terkait soal ledakan amunisi kadaluarsa di Garut.
"Dan Komisi I harus bisa memanggil Panglima, Danrem, dan jajaran pada saat kejadian terlibat dan kemudian bertanggung jawab sehingga terjadi kejadian seperti itu," katanya
Sebelumnya diberitakan, sebuah ledakan dahsyat yang terjadi di kawasan pantai Desa Sagara menyebabkan korban jiwa. 13 nyawa melayang saat peledakan amunisi kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat (TNI AD) pada Senin 12 Mei 2025.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyampaikan ungkapan duka cita atas musibah yang menimpa para prajurit dan masyarakat sipil tersebut.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap seluruh korban dalam musibah ini. Para prajurit yang gugur adalah prajurit-prajurit terbaik dengan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas negara,” ujar Wahyu.
Ia juga mengemukakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan investigasi untuk mengetahui kepastian penyebab terjadinya ledakan tersebut.
Baca Juga: Pertanyakan TNI Jaga Kantor Kejaksaan, Puan Maharani: Jangan sampai Ada Fitnah!
"Saat ini tim kami masih melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti ledakan tersebut," katanya.
TNI Buka Kesempatan Anak Korban Ledakan Garut Jadi Prajurit
Sementara itu, jajaran TNI AD membuka kesempatan bagi anak-anak para korban ledakan amunisi di Garut Jawa Barat untuk menjadi prajurit TNI AD.
"TNI Angkatan Darat membuka peluang kepada seluruh putra-putri korban, apabila ada yang ingin bergabung menjadi prajurit Angkatan Darat," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam keterangan persnya sebagaimana dilansir Antara, Rabu (14/5/2025).
Kesempatan itu dibuka TNI AD sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keluarga korban ledakan amunisi.
"Nantinya, jajaran Kodim 0611/Garut akan memberikan pendampingan dan bimbingan, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik,” tambah Wahyu.
Berita Terkait
-
Pertanyakan TNI Jaga Kantor Kejaksaan, Puan Maharani: Jangan sampai Ada Fitnah!
-
Respons Desakan Puan ke Negara OKI, Gerindra Sebut Prabowo Ogah Paksa Warga Gaza Direlokasi
-
9 Korban Sipil Ledakan Amunisi di Garut Telah Teridentifikasi, Tim Masih Lakukan Investigasi
-
Pidato Puan di Parlemen Negara OKI: Saya Ketua DPR RI Perempuan Pertama
-
Lantang di Forum OKI, Puan Maharani Ajak Dunia Tolak Relokasi Warga Gaza
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
Terkini
-
Bulog: Stok Beras Nasional 4,6 Juta Ton Tersebar Merata, Ketahanan Pangan Aman Hadapi El Nino
-
Lawan Ketimpangan! Ini 5 Mandat Politik Kongres VI KPI Demi Keadilan Ekonomi Perempuan
-
Polisi Sebut WFH ASN Bikin Jalanan Jakarta Lebih Lengang Hari Ini
-
Geledah Rumah PNS dan Pihak Swasta, KPK Amankan Bukti Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Madiun
-
Ogah Santai Saat WFH Jumat, Pramono Anung Pantau Pengerukan Kanal Banjir Barat
-
Ngaku Bisa Atur Kasus Korupsi, 4 Petugas KPK Gadungan Ditangkap
-
WFH Jumat Perdana, Sebagian Kursi ASN Jakarta di Balai Kota Tak Terisi
-
Indonesia Lebih Dulu, Kenapa Donald Trump Pilih Pakistan Jadi Mediator Damai?
-
Iran Endus Rencana Licik AS: Curiga Sabotase Perundingan dan Jadikan Israel Tameng
-
BRIN Kembangkan Teknologi Plasma, Mungkinkah Produksi Pupuk Lebih Ramah Lingkungan?