Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo membantah jika belum digelarnya Kongres PDIP di tahun ini karena menunggu ada putusan ikrah terkait perkara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan.
"Enggak, itu tidak ada hubungannya juga (dengan putusan sidang kasus Hasto Kristiyanto)," kata Ganjar Pranowo ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).
Mantan Calon Presiden di Pilpres 2024 itu mengatakan, terkait pelaksanaan Kongres PDIP nantinya akan ditentukan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Nanti akan ditentukan sendiri oleh Ketua Umum," beber Ganjar Pranowo.
Di sisi lain, PDIP kekinian sedang melakukan pembekalan terhadap kepala daerah dan wakil kepada daerahnya di Sekolah Partai PDIP yang mulai dilaksanakan dari tanggal 16 sampai 18 Mei 2025.
Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu membantah langkah itu dilakukan untuk mensolidkan para kepala daerah agar tak terpecah jelang Kongres PDIP.
"Oh enggak enggak. Kalau ini kebetulan saya dan Mas Jarot, Mas Jarot di diklat, saya urusan pemerintahan, dan kita memandang penting untuk melakukan ini. Dan menurut saya ini ya retret partai kita," ungkap Ganjar Pranowo.
"Kalau kita melihat kemarin ya, sehingga kita sinkron, kami mencoba mengharmonisasi yang ada di situ. Jadi dua hal yang berbeda dengan kongres. Kongres nanti disiapkan secara tersendiri," sambungnya.
Diketahui, Sekrataris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto kini telah meringkuk di penjara. Hasto Kristiyanto telah dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dua kasus sekaligus.
Baca Juga: Ekspose Kasus Harun Masiku, Pimpinan KPK Pengganti Firli Bahuri: Siapa Berani Jerat Hasto Tersangka?
Kedua kasus Hasto yakni terkait suap pengurusan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan juga kasus perintangan penyidikan yang turut menyeret buronan Harun Masiku.
Kekinian, Hasto berstatus sebagai terdakwa dan kasusnya sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
PDIP Klaim Tinggal Kukuhkan Megawati Ketum Lagi
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, menyampaikan, jika pada Kongres PDIP 2025 nanti hanya tinggal mengukuhkan Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum partai kembali untuk lima tahun ke depan.
"Jadi kongres itu lebih banyak, nanti kongres kan tinggal mengukuhkan saja ya. Mengukuhkan Ibu Mega," kata Djarot ditemui di Jakarta, Kamis (8/5/2025) malam.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan, soal posisi Sekretaris Jenderal nanti akan menjadi kewenangan Megawati sebagai ketua umum.
Berita Terkait
-
Ekspose Kasus Harun Masiku, Pimpinan KPK Pengganti Firli Bahuri: Siapa Berani Jerat Hasto Tersangka?
-
Ngaku Tahu Persembunyian Harun Masiku tapi Tak Ditangkap, Kubu Hasto Skakmat Penyelidik KPK
-
Terkaget-kaget, Balasan Hasto PDIP usai Dituding Penyelidik KPK jadi Otak Kasus Harun Masiku
-
Habis-habisan Dikuliti di Sidang, Penyelidik KPK Sebut Hasto PDIP Dalang Kasus Harun Masiku
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional