Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa pemerintah bukan mau merelokasi warga Gaza, Palestina.
Hasan menegaskan, pemerintah hanya ingin membantu misalnya pengobatan warga Gaza yang menjadi korban akibat serangan militer Israel.
Hal itu menanggapi pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang secara tegas menolak upaya relokasi warga Gaza, Palestina dalam forum Konferensi ke-19 Parlemen Anggota OKI.
"Pemerintah itu tidak merelokasi warga Palestina lho, kita mau mengobati warga Palestina yang misalnya perlu pengobatan, yang cedera, luka parah butuh pengobatan, dilakukan pengobatan di Indonesia, diperbaiki ini (Kesehatan) di Indonesia," kata Hasan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).
Ia mengatakan, rencana pemerintah itu juga pasti dilakukan dengan hal yang tak mudah.
"Harus perlu persetujuan, otoritas di sana persetujuan negara negara di sekitar, persetujuan yang bersangkutan," ujarnya.
Ia menegaskan, jika rencana pemerintah terlaksana, warga Gaza yang sudah ditangani tidak akan tinggal permanen di Indonesia.
"Dan itu (mungkin warga palestinanya maksudnya) tidak permanen di sini. Jadi kita lebih ke langkah itu, tindakan kemanusiaan, tindakan kemanusiaan untuk perbaiki kualitas hidup mereka," katanya.
"Termasuk juga itu kita tindakan kemanusiaan memberikan beasiswa buat anak anak Palestina utk disekolahkan di sini. Jadi bukan relokasi," sambungnya.
Baca Juga: Pedro Pascal dan Para Aktor Hollywood Kecam Industri Film Diam Soal Gaza
Ia menegaskan, pemerintah hanya berencana melakukan tindakan kemanusiaan.
"Ya mereka kembali dong kan mereka tidak menjadi warga negara Indonesia, mereka kembali dong kesana. Jadi ini bukan relokasi ini , sebuah tindakan kemanusiaan untuk membantu warga Palestina," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak semua pihak untuk menolak gagasan untuk merelokasi warga Gaza dari Palestina. Menurutnya, Gaza merupakan milik Palestina.
Hal itu ditegaskan Puan dalam forum Inagurasi Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Anggota OKI atau Organisasi Kerja Sama Islam atau PUIC di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025) malam.
Acara ini sendiri dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah delegasi parlemen dari negara-negara OKI.
"Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Gaza adalah milik rakyat Palestina," kata Puan.
Berita Terkait
-
Pemerintah Ogah Pukul Rata Ormas, Hasan Nasbi: yang Kita Kejar Aksi Premanisme Ganggu Bisnis
-
Hasan Nasbi soal Tentara Amankan Kejaksaan: Bukan Seperti Kondisi Darurat TNI Bersenjata Lengkap
-
Detik-detik Titiek Soeharto Omeli Prabowo saat Berjoget: Sana Mundur!
-
Pedro Pascal dan Para Aktor Hollywood Kecam Industri Film Diam Soal Gaza
-
PUIC ke-19 Hasilkan 'Deklarasi Jakarta', Serukan Boikot Israel
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
Terkini
-
Siswi SMP Kalideres Diduga Jadi Korban Pelecehan saat Pulang Sekolah, Ini Hasil Temuan Polisi
-
Hasil Dialog Pandji Pragiwaksono Soal Kasus Mens Rea, Diminta Tobat dan Berakhir Sejuk
-
Haji Tanpa Antre? Kemenhaj Godok Skema 'War Tiket' Arahan Prabowo, Begini Mekanismenya
-
Mendagri Ingatkan Pemda Kreatif Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
-
Buka Musrenbang Provinsi Sulut, Mendagri Ajak Pemda Tangkap Program Prioritas Nasional
-
TAUD Resmi Tempuh Laporan Polisi Model B Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Dukung Resiliensi UMKM di Era Perubahan, Shopee & JNE Gelar Pelatihan Bagi Puluhan Pengusaha Lokal
-
Iran Kembali Tutup Selat Hormuz, Kapal Tanker Terpaksa Putar Balik di Oman
-
Tolak Usul JK Naikkan BBM, Gibran: Perintah Presiden Jelas, Harga Harus Tetap Terjangkau!
-
Panas! Donald Trump Minta 'Jatah Preman' di Selat Hormuz, Inggris Marah Besar