Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung angkat bicara menanggapi soal permintaan dari DPRD DKI rekrutmen Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diharuskan untuk warga Jakarta saja.
Pramono mengatakan, dirinya belum membuat keputusan mengenai rekrutmen PPSU itu.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengakui memang sempat menyatakan membludaknya pendaftar dalam rekrutmen PPSU dikarenakan tingginya pendatang baru di Jakarta.
Namun, Pramono mengaku belum benar-benar memastikan berapa jumlah pendaftar PPSU yang berasal dari luar daerah.
"Saya terus terang belum mengecek, secara jujur sampai saya sampaikan berapa yang Warga Jakarta, berapa pendatang. Saya belum (cek). Karena belum kita putuskan (syaratnya) dalam waktu dekat ini," ujar Pramono kepada wartawan, dikutip pada Minggu (18/5/2025).
Menurutnya, sejauh ini belum ada ketentuan pendaftar PPSU harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Namun, pelamar dipastikannya harus terdaftar sebagai warga negara Indonesia.
"Yang jelas untuk PPSU harus ber-KTP. Harus punya identitas," ucapnya.
Sampai saat ini, ia juga sedang menghentikan rekrutmen PPSU. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaannya nanti berlangsung transparan.
"Tetapi yang jelas karena banyak sekali minatnya dan kemudian kita ingin kita cek dulu, apakah transparan dalam proses seleksinya," ungkapnya.
Baca Juga: Manggarai Bersalawat Solusi Cegah Tawuran? Pramono: Saya Tak Minta Orang Berantem Harus Salawatan
"Maka untuk itu sementara kita hentikan dulu, dan Nanti saya cek setelah itu nanti saya sampaikan kepada teman-teman sekalian," pungkasnya.
Desakan DPRD DKI
Sebelumnya, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu menyoroti soal banyaknya pendatang baru dari luar Jakarta yang mendaftar rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Ia khawatir fenomena ini akan mempersulit kesempatan warga Jakarta dalam mendapatkan pekerjaan itu.
Karena itu, Kevin meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk mengevaluasi syarat rekrutmen PPSU. Pekerjaan ini seharusnya menjadi prioritas bagi warga Jakarta.
"Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi A, saya menilai bahwa rekrutmen PPSU harus berpijak pada prinsip keadilan dan keberpihakan kepada warga," ujar Kevin kepada Suara.com, Selasa (6/4/2025).
Kevin juga menyinggung soal pembiayaan PPSU yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Pendatang baru disebutnya belum memberi kontribusi besar pada daerah seperti melalui pembayaran pajak.
Berita Terkait
-
Manggarai Bersalawat Solusi Cegah Tawuran? Pramono: Saya Tak Minta Orang Berantem Harus Salawatan
-
Ogah Beli Baru, Pramono Mau Sewa CCTV buat Pantau Permukiman Warga Jakarta: Jauh Lebih Murah
-
Klaim Siap Pelototi Rekrutmen PPSU, Pramono: Saya buat Transparan Agar Tak Ada Rumor Ordal!
-
Waswas jika PPSU Cuma Lulusan SD, PSI Kritik Pramono Anung: Bisa Bikin Warga Gak Semangat Sekolah
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Seharga NMax yang Jarang Rewel
- Here We Go! Peter Bosz: Saya Mau Jadi Pelatih Timnas yang Pernah Dilatih Kluivert
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Sosok Timothy Anugerah, Mahasiswa Unud yang Meninggal Dunia dan Kisahnya Jadi Korban Bullying
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Pilihan
-
Kebijakan Sri Mulyani Kandas di Tangan Purbaya: Pajak Pedagang Online Ditunda
-
Harga Emas Hari Ini Turun Lagi! Antam di Pegadaian Jadi Rp 2.657.000, UBS Stabil
-
Hasil Drawing SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Ketiban Sial!
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
Terkini
-
Mahfud MD Heran Disuruh KPK Lapor Dugaan Korupsi Whoosh: Aneh, Panggil Saja Saya
-
Nekat Bobol Rumah Tetangga Sendiri, Aksi Pencuri di Jagakarsa Berakhir Nahas Karena Sprei Putus
-
Maling Apes di Jagakarsa: Niat Gasak Harta Tetangga, Malah Jatuh dari Plafon, Endingnya Bonyok
-
IRENA: Dunia Butuh Dua Kali Lipat Aksi untuk Selamat dari Krisis Iklim
-
Pelesiran ke Kantor dari Penjara, Terpidana Korupsi Surya Darmadi Dibuang ke Nusakambangan
-
6 Fakta Komisaris TJ dan Ketua GP Ansor Jakarta Ancam 'Gorok' Leher Karyawan Trans7
-
Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo, Kinerja Kemenkes hingga BGN Dinilai Layak Dievaluasi
-
Transjakarta Ogah Dikaitkan Orasi 'Ancaman' Ketua GP Ansor DKI saat Demo Trans7, Mengapa?
-
Putus Cinta Bikin Gelap Mata, Pria di Jagakarsa Bakar Rumah Keluarga Mantan Kekasih
-
Buntut Langgar SOP, BGN Setop Operasional 106 SPPG