Suara.com - Asosiasi Ojek Online (Ojol) Keluarga Besar Driver Jabodetabek (KBDJ) menyatakan tidak mengikuti aksi besar-besaran ojol pada Selasa pekan depan, 20 Mei 2025. Para pengemudi alias driver akan tetap on bid alias narik pada hari itu seperti biasa.
Ketua KBDJ, Freddy Santoso Suherli dan rekan-rekannya tetap menghormati aksi tersebut.
Freddy berharap demonstrasi tetap berjalan lancar tanpa ada masalah sedikitpun.
"Saya dan KBDJ menghormati dan mendukung perjuangan teman" di aksi tersebut agar dapat berjalan dengan sukses," ujar Freddy kepada Suara.com saat dihubungi pada Minggu (18/5/2025).
Aksi unjuk rasa ojol diperkirakan berlangsung di kawasan Istana Negara, Kompleks DPR/MPR, dan Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Freddy menyatakan para anggota KBDJ akan tetap narik di luar lokasi-lokasi tersebut.
"KBDJ tetap on bid (ngebit) mencari rezeki untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari, di luar tempat aksi tersebut," ucapnya.
"Harapan saya agar aksi tersebut tidak diwarnai oleh kekerasan," kata Freddy menambahkan.
Di satu sisi, Freddy mengakui memang pihak aplikator diduga menyalahi aturan dalam memasang potongan biaya aplikasi.
Baca Juga: Jokowi Dikabarkan Nyalon Ketum PSI, Golkar Pasrah!
Namun, Freddy menilai hal itu tak bisa menjadi alasan mengerahkan ojol untuk demonstrasi besar-besaran di jalan.
Apalagi sampai memaksa ojol lainnya untuk mematikan aplikasi dan tidak narik selama satu hari penuh.
"Kita berdialog bersama-sama. Seandainya deadlock silahkan kalau mau ditempuh jalur aksi demo. Namun hal itu tidak boleh diwarnai kekerasan, ataupun pemaksaan untuk off bid," pungkasnya.
Demo Besar-besaran Ojol
Sebelumnya diberitakan, sejumlah elemen ojek online (ojol) berencana melakukan aksi besar-besaran pada Selasa (20/5/2025) mendatang. Diperkirakan akan ada ribuan pengemudi ojol dan taksi online yang melakukan aksi ini di Jakarta.
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan ribuan ojol dan taksi online yang datang berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bodetabek, Banten, hingga Lampung dan Palembang.
Berita Terkait
-
Jokowi Dikabarkan Nyalon Ketum PSI, Golkar Pasrah!
-
Meski Dilarang, Gerindra Ngotot Minta Kader Gaungkan Prabowo Dua Periode: Kita Bisa Buktikan!
-
Rezim Prabowo Didesak Legalkan Kasino, Judi Era Ali Sadikin Diungkit Lagi: Negara Beragama, tapi...
-
Megawati Tantang Jokowi Beberkan Ijazahnya ke Publik, PKB: Setuju, Cara Terbaik Akhiri Polemik
-
Soal Kans Jokowi Gantikan Kaesang Ketum PSI, PDIP Bilang Begini
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Toyota Vios Bekas Tahun Muda Pajaknya Berapa? Simak Juga Harga dan Spesifikasi Umumnya
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Tuntaskan Kunjungan di Swiss, Prabowo Lanjut Bertemu Macron di Paris
-
Kasatgas Tito Dorong Pembukaan Akses dan Penataan Hunian Pascabencana di Aceh Timur
-
Strategi Pramono Tangani Banjir Jakarta: Fokus Normalisasi Sungai, Tidak Tambah Sumur Resapan
-
Gaji Guru Dinilai Tak Layak, Komisi X DPR Dorong Upah Minimal Rp 5 Juta
-
Ikut Jokowi ke Arab, Keterangan Dito Ariotedjo Disebut Kuatkan Bukti Soal Pembagian Kuota Haji
-
Melodi My Way di Bawah Rintik Hujan Batu Tulis Warnai Perayaan Sederhana HUT ke-79 Megawati
-
Geledah Rumah Bupati Pati Sudewo Dkk, KPK Amankan Dokumen Hingga Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Trah HB II: Kerja Sama Rp 90 Triliun dengan Inggris Tak Sebanding dengan Harta Jarahan Geger Sepehi
-
KPK Cecar Eks Menpora Dito: Asal Usul Kuota Haji Tambahan Dipertanyakan
-
Haris Rusly Moti: Kebijakan Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Gebuk 'Oligarki Serakahnomic'