Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertemu dengan jajaran pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Senin (19/5/2025).
Pertemuan ini dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Dari pertemuan itu, Dedi menjelaskan bahwa pihaknya perlu melakukan upaya mengefesiensikan, mengerealokasikan seluruh belanja pemerintah, dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, dan jaringan listrik.
“Itu menjadi prioritas utama kami, dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome dan benefit kepentingan masyarakat,” kata Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).
Dalam pertemuan itu pula, Dedi mengaku mendapatkan upaya strategis untuk menyinergikan berbagai kebijakan agar mengarah pada peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan meningkatkan kualitas kesehatan warga.
“Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya,” ujar Dedi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bachtiar Ujang Purnama menjelaskan langkah strategis yang sempat disampaikan Dedi dalam pertemuan itu.
“Beliau mulai melakukan langkah strategis dengan memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat,” kata Bachtiar.
Pada prinsipnya, lanjut dia, sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Jawa Barat ini harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.
Baca Juga: Verrell Bramasta Dikritik Balik Siswi: Cuma Omon-Omon!
"Ini beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan,, kemudian pelaksanaannya dimana bahwa itu harus ada yang mengawasi,” ucap Bachtiar.
Adapun salah sau program yang didiskusikan dalam pertemuan ini ialah mengirim anak yang dianggap nakal ke barak dengan realokasi anggaran sebesar Rp 5 triliun.
“Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah,” ungkap Dedi.
Selain itu, Dedi mengungkapkan pertemuan hari ini membahas soal alokasi belanja publik yang tidak berimbas pada kepentingan publik seperti anggaran belanja Rp 700 miliar untuk TIK di bidang pendidikan. Padahal, lanjut dia, yang lebih diperlukan untuk pendidikan ialah ruang kelas yang baru.
“Sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru,” tambah pria yang akrab disapa KDM itu.
Mereka juga membahas belanja rutin perjalanan dinas pemerintah ketika yang dibutuhkan oleh pemerintah ialah jalan bersama rakyat, bukan perjalanan dinas.
“Sehingga ada realokasi dari Rp 700 miliar menjadi Rp 2,4 triliun,” ucap Dedi.
Hal lain yang dibahas ialah kebutuhan listrik karena Dedi menyebut ada 240 ribu masyarakat Jawa Barat yang tidak punya listrik sehingga ada realokasi anggaran hampir Rp 250 miliar untuk belanja penerangan listrik warga.
Tanggapi Kritik
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sempat menanggapi kritik yang disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perihal program mengirim anak yang dianggap nakal ke barak.
Dia menilai KPAI seharusnya tidak hanya mengoreksi kekuarangan dari sebuah program untuk penanganan masalah yang dia anggap darurat.
“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita,” kata Dedi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).
Menurut dia, ada ribuan anak yang dianggap bermasalah di Jawa Barat. Dia menilai KPAI harusnya mendidik mereka untuk menyelesaikan masalah.
“Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem, dan KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai itu,” ujar Dedi.
“Kan bisa dilihat bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya kemudian rasa empatinya bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan itu di sekolah,” tambah dia.
Berita Terkait
-
Dikritik KPAI, Dedi Mulyadi Lawan Balik: Harusnya Ikut Ambil Langkah Penanganan Masalah
-
Disebut Malas Salat, Ibu Mertua Minta Kang Dedi Bawa Pratama Arhan ke Barak Militer
-
KPK Usulkan Dana Parpol dari APBN, Ganjar: Diskusinya Pernah Ada, Bukan Baru
-
Pratama Arhan Diaduin Mertua ke Kang Dedi Mulyadi karena Malas Salat
-
Digoda Gubernur Jabar, Ayu Ting Ting Pilih Barak Militer atau KUA?!
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Status Hukum Masih Dikaji, Bareskrim Pertimbangkan Sidang Adat Toraja dalam Kasus Pandji
-
LPDP Masih Hitung Nilai Pengembalian Dana Beasiswa Alumni AP Suami Dwi Sasetyaningtyas
-
Pegawai Rental yang Aniaya Petugas SPBU Resmi Jadi Tersangka: Positif Sabu!
-
Di Hadapan Raja Yordania, Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Perdamaian di Palestina
-
PDIP Soroti Rencana Impor 105.000 Mobil Pickup dari India: Jangan Rugikan Pabrikan Dalam Negeri
-
Sopir Toyota Calya Ugal-Ugalan di Jakarta Diamankan, Polisi Tunggu Hasil Tes Urine
-
Warga Jakarta dengan Luas Rumah di Bawah 70 Meter Bisa Dapat Toren Gratis dari PAM JAYA
-
Betawi di Era Digital: Pemuda Diminta Jadi Garda Depan Pelestarian Budaya
-
Dari Gerakan Non Blok ke Aliansi Amerika, Indonesia Tak Lagi Bebas Aktif Gegara ART dan BoP?
-
KPK Periksa Sekjen Kemnaker Terkait Kasus Pemerasan Sertifikasi K3