Suara.com - Koalisi Ojol Nasional (KON) menyebut jumlah ojek online (ojol) yang turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa Selasa (19/5/2025) tak akan terlalu ramai. KON bahkan menyebut jumlahnya tak akan sampai 500 ribu orang seperti yang disampaikan asosiasi ojol GARDA.
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto mengatakan, mayoritas ojol se-Jabodetabek akan tetap bekerja mengaktifkan aplikasi alias on-bid seperti biasa.
Mereka disebutnya lebih memilih untuk narik dan mencari nafkah demi keluarga di rumah.
“Yang bilang ada 500 ribu ojol demo itu bohong. Mayoritas ratusan ribu driver ojol di seluruh Indonesia masih akan onbid (narik penumpang), mereka lebih pilih kasih makan anak istrinya daripada ikutan demo yang isinya tunggangan politik begini,” ujar Andi di Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).
Andi menyebut jika ingin membahas kesejahteraan pengemudi, maka komunitas ojol yang sah harus dilibatkan.
Ia menolak adanya pihak luar yang mengklaim mewakili suara ojol tanpa keterlibatan langsung di lapangan.
“Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami,” ungkapnya.
Organisasi yang menaungi 295 komunitas pengemudi ojek online (ojol) dari seluruh Indonesia ini menilai aksi tersebut sarat kepentingan politik dan tidak merepresentasikan suara mayoritas mitra pengemudi.
Aksi itu dikatakannya tak lebih dari upaya segelintir pihak untuk menunggangi isu kesejahteraan driver demi kepentingan elit tertentu.
Baca Juga: Suap Hakim Demi Bebaskan Putranya, Ibunda Ronald Tannur Pede Ngaku Tak Bersalah
“Maka itu kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi kongkrit, bukan panggung politik,” jelas Andi.
Lebih lanjut, Andi menyinggung keberadaan individu yang kerap mengatasnamakan ojol namun sejatinya bukan bagian dari komunitas pengemudi.
“Ada orang yang selalu koar-koar mengatasnamakan ojol padahal bukan ojol," bebernya.
Meski menolak narasi menjadikan driver sebagai buruh, KON tetap menuntut adanya regulasi yang memperkuat posisi mitra pengemudi dalam ekosistem ekonomi digital. Regulasi itu, kata Andi, harus menjamin keadilan dan perlindungan.
“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” jelasnya.
KON menyatakan bahwa penyelesaian persoalan pengemudi ojol sebaiknya dilakukan melalui dialog terbuka dan advokasi kebijakan, bukan lewat aksi yang berisiko ditunggangi agenda politik terselubung.
Berita Terkait
-
Suap Hakim Demi Bebaskan Putranya, Ibunda Ronald Tannur Pede Ngaku Tak Bersalah
-
Sebut Aksi Besar-besaran 20 Mei Dipolitisasi, KON: Ada yang Ngaku-ngaku Ojol Padahal Bukan!
-
Mewek di Sidang, Ibunda Ronald Tannur Merasa Diseret Pengacara Lisa: Jahat Sekali Dia!
-
Ogah Ikut Demo Besar-besaran Ojol di Jakarta 20 Mei, KBDJ: Kami Tetap Narik Cari Rezeki!
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar