Suara.com - Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah akan tetap diusung dengan standar digital.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. M. Nuh menjelaskan rencana itu menjadi bagian penting dari filosofi pendidikan yang sesuai dengan karakter zaman dan peserta didik saat ini.
Menurutnya, anak-anak zaman sekarang sudah terpapar digitalisasi sejak dini. Sehingga dalam proses pendidikan juga harus turut menggunakan digital.
"Sekolah ini untuk anak-anak digital, digital native yang sekolah, yang anak-anak SD, SMP, SMA itu anak-anak digital native eranya. Maka kita ingin memastikan infrastrukturnya pun juga mendukung untuk proses pembelajaran yang menggunakan digital based learning yaitu pembelajaran yang berbasis digital," jelas Nuh kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Sistem digital-based learning itu dilakukan mulai dari Learning Management System (LMS) hingga manajemen administrasi sekolah yang akan didigitalisasi. Nuh mencontohkan, sistem absensi juga tidak lagi menggunakan buku manual, melainkan mengadopsi teknologi seperti face recognition atau fingerprint.
Kendati Sekolah Rakyat diperuntukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, Nuh menekankan bahwa standar pendidikannya tidak boleh ketinggalan dengan zaman.
"Jangan sekali-kali kita punya mindset 'oh ini kan anak-anak gak punya, pokoknya yang penting kita siapkan atau sekolah', enggak. Karena memang temanya adalah tema memuliakan hidup. Oleh karena itu kita ingin memberikan yang terbaik, yang modern," tuturnya.
Dengan pendekatan ini, Nuh berharap kesenjangan antara siswa yang berasal dari latar belakang tertinggal dengan siswa lain bisa semakin kecil, karena seluruh peserta didik mendapatkan fasilitas pembelajaran yang setara dan modern.
"Karena sekarang fasilitasnya semuanya modern, tidak terlalu jauh ketinggalannya itu. Sehingga bisa bersama-sama ataupun bisa mendalami dari teman-teman yang sebelumnya," ujarnya.
Baca Juga: Klaim Mulai Beroperasi Juli Ini, Kemensos Sebut Target Prabowo Bangun 200 Sekolah Rakyat
Mantan Menteri Pendidikan era Presiden RI ke-6 itu juga menyampaikan kalau kurikulum pembelajaran telah selesai disusun.
Selanjutnya, tim formatur juga akan mewawancarai sekitar 190 calon kepala sekolah yang akan ditempatkan di 65 Sekolah Rakyat yang tersrbar di berbagai lokasi.
Direncanakan, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025 bertepatan dengan tahun ajaran baru.
Seleksi Ketat Kepala Sekolah
Tim formatur Sekolah Rakyat menetapkan standar khusus dalam menyeleksi calon kepala sekolah. Standar itu ditetapkan untuk menyesuaikan sistem pembelajaran serta kurikulum Sekolah Rakyat yang diperuntukan bagi siswa dari kalangan keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Prof. M. Nuh menyampaikan, seleksi kepala sekolah itu akan mulai tahap wawancara terhadap sekitar 160 calon. Nantinya mereka akan dutempatkan di 65 titik Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Berita Terkait
-
Kementerian Dalam Negeri Siap Dukung Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Tegas Mendagri Tito Karnavian
-
Kapan QRIS Berlaku di Indonesia? Ini Sejarah QRIS dan Keunggulannya
-
Sekolah Rakyat Harus Prioritaskan Daerah Terpencil dan 3T, Tegas Mercy Barends
-
Pendaftaran Resmi Ditutup, Kemensos Lapor ke DPR: 7 Ribu Lebih Calon Siswa Daftar Sekolah Rakyat
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat
-
KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar
-
Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG
-
KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan
-
Drama Perceraian Bupati Gowa Berbuntut Laporan Polisi: Mantan Suami Cium Aroma Kesaksian Palsu
-
Habiburokhman Tegaskan Mundurnya Jampidsus Febrie Tak Boleh Hentikan Pengusutan Kasus Korupsi
-
The 2nd IBOS Expo 2026 Siap Digelar, Hadirkan Lebih dari 100 Peluang Bisnis dari Berbagai Industri
-
Jaksa Agung Resmi Terima Pengunduran Diri Febrie Adriansyah dari Jampidsus
-
Intelijen Israel Bongkar Dugaan Skenario Iran Bunuh Trump, Washington Respon Santai
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur