Nama Budi Arie Disebut Terima Fee Judol, Komisi III DPR: Kalau Sudah Disebut, Jaksa Harus Usut

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, bahwa jaksa harus bertanggung jawab untuk meneruskan soal kasus dugaan eks Menkominfo Budi Arie yang disebut menerima 50 persen uang hasil perlindungan situs judi online (judol).

Menurut Hinca Panjaitan, jika nama seseorang sudah muncul dalam persidangan, maka tidak boleh disalahkan. Apalagi disebutkan jaksa penuntut umum dalam dakwaan persidangan.

"Jadi, saya kira karena ini sudah muncul di persidangan, namanya, kan ini masalahnya, disebut namanya, kan gak boleh disalahkan," kata Hinca di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Atas dasar itu, kata dia, jaksa juga harus bertanggung jawab untuk meneruskan penyelidikan dugaan tersebut.

"Karena itu, jaksa sebagai penuntut umum, JPU-nya, anda bertanggung jawab menyebutkan nama, berarti anda bertanggung jawab untuk meneruskannya. Kan gitu ya, teorinya ya," katanya.

"Karena itu kemarin misalnya, contoh yang saya Tanyakan kemarin waktu kasus Zarof itu, siapa mendakwakan dia membuktikan, kan begitu ya," imbuhnya.

Ia mengatakan, kalau jaksa sudah menulis nama tertentu dalam dakwaan maka sudah punya dokumen yang jelas.

"Sudah punya datanya tinggal dia mengurai, apa perannya. Membantukah, menjadi ini, dan seterusnya, kita tak tahu, jaksalah itu yang tahu. Mungkin saja, ini strategi jaksa untuk dakwaan yang terpisah mungkin, ya," ujar dia lagi.

Di sisi lain, ia mengaku mengikuti juga soal nama Budi Arie disebut menerima fee judol. Ia menegaskan, jangan ada main-main dengan judol.

Baca Juga: Terdakwa Judol Kominfo Sebut Budi Arie Tak Terlibat: Saya Bisa Pertanggungjawabkan Dunia Akherat

"Begini, bukan soal siapa menteri, bukan siapa orangnya, bukan, semua kita ketika sepakat judul ini menjadi isu besar mulai dari Presiden, Menkonya sampai Kapolri, sampai kejaksanaan semua kita, termasuk di Komisi III," katanya.

"Saya termasuk yang bilang ya jangan main-main lah tuntaskan lah, karena ini jelas melanggar hukum. Nah, karena ini negara hukum, siapapun yang mempunyai kesalahan atau terkait dengan itu, tentu harus mempertanggungjawabkan, siapapun," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, nama Budi Arie menjadi sorotan lantaran muncul dalam surat dakwaan kasus judi online yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025.

Saat menjabat Menkominfo di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia disebut-sebut terlibat dalam kasus ini dan memperoleh alokasi sebesar 50 persen dari setoran pengamanan situs judi online.

Dalam perkara ini, terdapat empat terdakwa yang dibawa ke persidangan yaitu Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Murhijan alias Agus.

"Pembagian untuk Terdakwa II Adhi Kismanto sebesar 20 persen, Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony sebesar 30 persen dan untuk Budi Arie Setiadi sebesar 50 persen dari keseluruhan website yang dijaga,” ungkap jaksa di persidangan.

Jaksa juga mengungkapkan adanya kode setoran untuk penjagaan situs perjudian, termasuk setoran kepada Budi Arie.

Alwin yang menjadi bendahara mengatur pembagian uang penjagaan situs judi online itu memberikan kode setoran. Adapun kode setoran kepada Budi Arie ialah 'Bagi PM'. Kemudian ada pula kode 'CHF' untuk pembagian setoran kepada Budi Arie dan Zulkarnaen.

Pada Mei hingga Oktober 2024, sebanyak 20.192 situs perjudian diamankan dari pemblokiran oleh Kemenkominfo dengan jumlah imbalan Rp 171,11 miliar.