Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pihaknya belum mendengar kabar Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
"Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi tentang pandangan dan pemikiran tersebut dari presiden. Sejauh ini belum," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 23 Mei 2025.
Namun, Muzani mengingatkan kepada jajaran menteri di Kabinet Merah Putih untuk seirama dan selangkah dengan Presiden Prabowo.
"Cuman kami berharap para menteri bekerja lebih aktif lagi, ikuti langkah dan irama presiden," katanya.
Menurutnya, apa pun langkah Presiden Prabowo lakukan maka semua menterinya harus mengikutinya.
"Ketika presiden melangkah dalam 20 langkah maka para menteri dan pembantunya berarti juga mengikuti langkah yang sama dari presiden," katanha.
"Ketika presiden berputar ke kanan, ikutilah langkah ke kanan dan seterusnya," sambungnya.
Sebelumnya, Pengamat Politik Rocky Gerung menilai bahwa momentum reformasi 1998 bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam kaitannya dengan transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia.
Hal itu dikatakannya dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema 'Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi' di Jakarta, Rabu 21 Mei 2025.
Baca Juga: Santer Kabar Reshuffle Kabinet, Istana: Alhamdulillah Belum Ada
Dia lantas menyoal pemilihan diksi 'reformasi' ketimbang 'revolusi' dalam sejarah tahun 1998 yang dinilainya sebagai kesalahan epistemik.
Menurut dia, pemilihan diksi tersebut merupakan yang 'paling lemah' karena sedianya gerakan mahasiswa kala itu menghendaki diksi 'revolusi', namun gugup akan perubahan total sehingga akhirnya digunakan lah 'reformasi total'.
Rocky yang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi sosialis pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menghendaki pula gagasan tersebut saat berdiskusi langsung dengan dirinya beberapa tahun lalu.
"Kami bicara tentang masa depan. Saya tantang anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, 'Bahkan saya ingin jadi Pemimpin Sosialis Asia'," katanya.
Untuk itu, dia memandang perombakan kabinet (reshuffle) sebagai salah satu peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk dapat mengejawantahkan gagasan ekonomi sosialis tersebut.
"Maka tugas presiden mengganti mereka yang do not speak socialism, dan itu yang namanya perubahan paradigma baru," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!