Prabowo Beri Kesempatan Terakhir? Menteri yang 'Langgar' Imbauan Terancam Reshuffle

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto masih memberikan kesempatan kepada para pembantunya di Kabinet Merah Putih yang melanggar imbauan.

Kepala negara tidak langsung melakukan reshuffe atau perombakan terhadap menteri-menteri terkait.

Sebelumnya, imbauan dari Presiden Prabowo berupa catatan perbaikan hingga permintaan agar para menteri tidak membuat gaduh.

Imbauan tersebut disampaikan setelah Prabowo melakukan monitoring dan evaluasi.

"Ya kan kalau pun, misalnya dalam tanda kutip dianggap melanggar, kan tidak kemudian otomatis langsung dilakukan reshuffle ya," kata Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 23 Mei 2025.

Prasetyo mengungkap alasan mengapa Prabowo masih memberikan mesempatan terhadap para menteri atau pembantunya yang lain di kabinet. 

Juru Bicara Presiden ini mencontohkam kesalahan para menteri yang tidak langsung berkolerasi terhadap kinerja, seperti komunikasi yang terkadang kurang pas. 

"Karena kadang-kadang juga begini, apa yang dianggap melanggar tadi, kalau itu berbentuk sebuah misalnya penyampaian ke publik yang kurang pas, itu kan tidak kemudian berkorelasi dengan kinerja, kan begitu. Belum tentu sesuatu yang disampaikan kurang pas itu sudah pasti kinerjanya tidak baik," tutur Prasetyo.

"Artinya, nggak langsung melanggar kemudian akan dilakukan reshuffle, nggak seperti itu," kata Prasetyo.

Baca Juga: Prabowo Godok 5 Nama Calon Dubes RI untuk AS, Airlangga Hartaro Jadi Masuk?

Prasetyo menegaskan sekaligus bahwa Prabowo tidak serta merta marah dengan mencopot pejabat terkait yang melanggar imbauan. 

"Tidak. Kan juga kalau dilihat, himbauan itu kan pasti bersifat umum ya, tidak untuk personal atau perorangan. Dan kemudian juga bukan berarti ketika ada yang misalnya dianggap kurang pas, terus kemudian hari diberikan himbauan, dan kemudian hari kurang pas lagi kan enggak ada juga yang begitu," kata Prasetyo.

Rutin Ingatkan Menteri

Prasetyo menekankan bahwa imbauan dari Prabowo kepada para pembantunya di kabinet tersebut disampaikan secara rutin.

Imbauan disampaikan Prabowo melalui Prasetyo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya atau Menteri Koordinator.

"Rutin, biasanya melalui kami. Saya sebagai Menteri Sekretaris Negara, kemudian juga melalui Sekretaris Kabinet, kemudian juga biasanya beliau menggunakan jalur melalui Menteri Koordinator," kata Prasetyo.

"Jadi di bawah Kementerian Koordinator diminta untuk kompak di masing-masing kementerian di bawah koordinasinya," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, santer beredar Presiden Prabowo bakal melakukan perombakan kabinet

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera melakukan perombakan atau reshuffle kabinet, khususnya mengganti sejumlah menteri di bidang perekonomian.

Tuntutan tersebut dilatarbelakangi adanya anggapan bahwa perekonomian nasional saat ini sudah dikuasai segelintir oligarki.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara sarasehan para aktivis lintas generasi memperingati 27 tahun Reformasi di Hotel JS Luwansa, Rabu 21 Mei 2025.

Aktivis ITB, Syahganda Nainggolan mengatakan saat ini perpolitikan sudah dikendalikan oleh pihak dengan kekuatan uang besar.

Dibajak Oligarki

"Reformasi sudah dibajak oligarki, semua politik dikendalikan uang. Kekuasaan oligarki yang jumlahnya hanya 1 persen, menguasai 50 persen ekonomi nasional," ujar Syahganda.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute itu mengatakan terpilihnya Prabowo sebagai presiden sebenarnya memunculkan harapan.

Sebab, Prabowo dianggapnya sebagai sosok yang ingin melakukan transformasi Indonesia kembali ke UUD 1945 dan cita-cita pendiri bangsa.

"Teman-teman aktivis 98 banyak yang masuk kekuasaan, jadi hari ini kita memiliki harapan kepada Prabowo dapat mewujudkan pikiran besarnya tentang transformasi ke arah ekonomi kerakyatan," ucap Syahganda.

Sementara, Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut, gagasan besar Prabowo akan terwujud jika tim ekonominya berideologi sama dengan Prabowo.

"UUD 1945 harus menjadi dasar perekonomian Prabowo," ungkap Feri.

Menambahkan, Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut jajaran menteri dan wakil menteri harus lebih sepemahaman dengan presiden.

Prabowo membutuhkan para menteri-menteri yang mengerti pikiran sosialistik agar cita-cita mentransformasi perekonomian kerakyatan bisa terwujud.

"Sarasehan ini dalam seminggu harus menghasilkan dan membuat Haris Rusli Moty bisa ketemu Prabowo dan meminta reshuffle para menteri di ganti oleh para wamen yang lebih ideologis," katanya.