Suara.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung perintahkan agar masyarakat Manggarai diberikan jatah lebih banyak untuk mengisi lowongan kerja Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Hal tersebut sebagai upaya untuk mencegah anak-anak muda di Manggarai terlibat aksi tawuran.
Menurut Pramono, tingginya keterlibatan anak muda di Manggarai ikut tawuran karena mereka tidak punya pekerjaan.
"Saya minta untuk anak-anak di sini diberikan kesempatan untuk bekerja. Terutama jatah untuk PPSU di tempat ini. Kalau mereka punya kemampuan itu, diberikan kesempatan untuk bekerja," kata Pramono saat hadir dalam acara Manggarai Bershalawat, Jumat (23/5/2025).
Dia menyampaikan bahwa syarat mendaftar PPSU saat ini juga telah dipermudah, terutama dalam syarat pendidikan. Sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih mudah melamar untuk pekerjaan tersebut.
"Karena sekarang ini PPSU tidak lagi syaratnya harus SLTA, SD saja cukup," ujarnya.
Kendati dapat 'karpet merah' langsung dari gubernur, Pramono menegaskan kalau warga Manggarai tetap harus menempuh prosedur secara legal dalam mendapatkan pekerjaan.
"Kalau lapangan kerja tetap harus sesuai prosedur. Maka kuota PPSU untuk daerah ini sebisa mungkin diutamakan bagi warga yang ada di sini," ucap Pramono kepada warga.
Saat ditemui awak media usai acara, politisi PDIP itu memaparkan kalau memberikan pekerjaan memang bisa jadi solusi efektif dalam meredam tawuran di Manggarai.
Dari hasil diskusinya dengan Walikota Jakarta Selatan, Pramono menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga akar utama yang memicu anak-anak muda terlibat tawuran.
Baca Juga: Pramono Anung di Manggarai Bershalawat: Warga Tagih Bangun Lapangan Futsal
Pertama adalah energi yang tidak tersalurkan secara baik, kedua lowongan pekerjaan yang kurang.
"Yang ketiga memang seringkali karena sosial media dan sebagainya, sosmed mereka, sehingga dalam kondisi, mohon maaf, mungkin kita sangat tidak sadar mereka melakukan itu," kata Pramono.
Oleh sebab itu, dia berupaya agar pemerintah Jakarta bisa memberikan lebih banyak lawoangan pekerjaan serta fasilitas umum agar masyarakat lebih sibuk melakukan aktivitas positif. Dia optimis bahwa mulai dari acara Manggarai Bershalawat bisa jadi langkah awal dari penyelesaian tawuran.
"Saya sendiri akan membangunkan lapangan futsal di sini. Sehingga dengan demikian saya yakin kalau kemudian energinya itu tersalurkan dengan baik," tuturnya.
Posko Pemantauan
Tawuran di area Manggarai memang telah cukup mengkhawatirkan. Pemerintah Provinsi Jakarta bahkan mendirikan posko pemantauan di Kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan untuk mencegah dan mengawasi kemungkinan kembali terjadinya tawuran di lokasi tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Tak Hadir di Audiensi, Keluarga Arya Daru Minta Gelar Perkara Khusus Lewat Kuasa Hukum
-
Gus Yahya Staquf Diberhentikan dari Ketua NU, Siapa Penggantinya?
-
Kuasa Hukum Nadiem Makarim: Kasus Kliennya Mirip Polemik Tom Lembong dan Ira Puspadewi
-
1.131 Aktivis Dikriminalisasi, ICEL dan Koalisi Sipil Desak Kapolri Terbitkan Perkap Anti-SLAPP
-
Kemajuan yang Membebani: Ketika Perempuan Jadi Korban Pertama Pembangunan
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum