Suara.com - Mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) bicara soal sikap seorang pemimpin yang harus berani mengambil kebijakan yang cepat dan tepat saat negara menghadapi badai atau krisis.
Kecepatan mengambil kebijakan, menurut Jusuf Kalla, bukan didasari dengan sikap asal berani saja, melainkan butuh kejelian serta betul-betul paham akar persoalan yang sedang dihadapi.
"Seorang pemimpin harus segera mengambil kebijakan secara cepat dan tidak keliru. Jika keliru, persoalan negara tidak akan selesai," kata JK dalam keterangannya saat pidato di acara Meet the Leaders di kampus Universitas Paramadina, Jakarta, ditulis Minggu (25/5/2025).
Atas dasar itu, pemimpin harus bisa mengambil kebijakan dan keputusan dengan memiliki dasar yang kuat, bermanfaat untuk masyarakat banyak, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang akar masalahnya.
"Hal itu penting agar pengambilan keputusan itu berani, tetapi tidak keliru," ujar dia.
JK kemudian mencontohkan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait penetapan biaya impor terhadap negara lain, yang juga dikenal dengan Tarif Trump.
Ia menilai kebijakan tersebut berani, tetapi keliru dan tidak memahami persoalan sebenarnya. Menurut JK, Trump tanpa sadar justru membuat kebijakan yang merugikan rakyat dan pengusaha AS sendiri karena rakyat Amerika akan membeli barang-barang impor lebih mahal.
"Begitulah sebuah kebijakan yang diambil tanpa mengetahui persoalan sebenarnya," ucap JK.
Di sisi lain, JK menyebut kalau sunia kini memanh sedang mengalami krisis dan kritis. Krisis itu terlihat dengan masih terjadinya perang Rusia vs Ukraina, India vs Pakistan, Israel vs Hamas. Begitu juga konflik internal di negara-negara Yaman, Sudan, Myanmar.
Baca Juga: JK Blak-blakan: Pemimpin Harus Berani, Tapi Jangan Sampai..
Potensi konflik juga terjadi antara China dengan Taiwan serta Korea Selatan dengan Korea Utara.
"Semua itu konflik itu mau tidak mau sangat berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan seorang pemimpin yang mengetahui hal itu, dan menyelesaikan sesuai dengan kondisi tersebut," kata JK.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu memberikan masukan terhadap pemimpin yang berada di tengah badai, seperti harus tetap bersikap tenang dan fokus.
"Ibarat kapal yang sedang berada di tengah badai, seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus bagaimana mencari solusi agar kapalnya tidak karam," katanya.
Selain itu, saat krisis seorang pemimpin juga harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan rakyatnya. Seorang pemimpin, menurut JK, harus bisa menjaga emosi agar tidak tergesa-gesa dalam pengambilan kebijakan serta membutuhkan pengalaman dalam menghadapi setiap masalah.
Dia membagikan pengalamannya ketika masih aktif dalam pemerintahan saat mendamaikan konflik Poso, Ambon, dan Aceh serta berbagai kebijakan yang diambilnya saat Indonesia menghadapi krisis pada tahun 1998 dan 2008.
Berita Terkait
-
JK Blak-blakan: Pemimpin Harus Berani, Tapi Jangan Sampai..
-
Gara-gara Kebijakan Trump, Tambahan Pajak Rp4 Juta untuk Pengguna Mobil Listrik Siap Menanti
-
JK Pasang Badan untuk Prabowo: Ekonomi RI Melambat Bukan Salah Presiden!
-
Jusuf Kalla: Negara Akan Dihargai Jika Maju Secara Ekonomi
-
Core Indonesia: Hadapi Tarif AS, Indonesia Harus Perkuat Ekonomi Domestik
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina