Suara.com - Mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) bicara soal sikap seorang pemimpin yang harus berani mengambil kebijakan yang cepat dan tepat saat negara menghadapi badai atau krisis.
Kecepatan mengambil kebijakan, menurut Jusuf Kalla, bukan didasari dengan sikap asal berani saja, melainkan butuh kejelian serta betul-betul paham akar persoalan yang sedang dihadapi.
"Seorang pemimpin harus segera mengambil kebijakan secara cepat dan tidak keliru. Jika keliru, persoalan negara tidak akan selesai," kata JK dalam keterangannya saat pidato di acara Meet the Leaders di kampus Universitas Paramadina, Jakarta, ditulis Minggu (25/5/2025).
Atas dasar itu, pemimpin harus bisa mengambil kebijakan dan keputusan dengan memiliki dasar yang kuat, bermanfaat untuk masyarakat banyak, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang akar masalahnya.
"Hal itu penting agar pengambilan keputusan itu berani, tetapi tidak keliru," ujar dia.
JK kemudian mencontohkan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait penetapan biaya impor terhadap negara lain, yang juga dikenal dengan Tarif Trump.
Ia menilai kebijakan tersebut berani, tetapi keliru dan tidak memahami persoalan sebenarnya. Menurut JK, Trump tanpa sadar justru membuat kebijakan yang merugikan rakyat dan pengusaha AS sendiri karena rakyat Amerika akan membeli barang-barang impor lebih mahal.
"Begitulah sebuah kebijakan yang diambil tanpa mengetahui persoalan sebenarnya," ucap JK.
Di sisi lain, JK menyebut kalau sunia kini memanh sedang mengalami krisis dan kritis. Krisis itu terlihat dengan masih terjadinya perang Rusia vs Ukraina, India vs Pakistan, Israel vs Hamas. Begitu juga konflik internal di negara-negara Yaman, Sudan, Myanmar.
Baca Juga: JK Blak-blakan: Pemimpin Harus Berani, Tapi Jangan Sampai..
Potensi konflik juga terjadi antara China dengan Taiwan serta Korea Selatan dengan Korea Utara.
"Semua itu konflik itu mau tidak mau sangat berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan seorang pemimpin yang mengetahui hal itu, dan menyelesaikan sesuai dengan kondisi tersebut," kata JK.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu memberikan masukan terhadap pemimpin yang berada di tengah badai, seperti harus tetap bersikap tenang dan fokus.
"Ibarat kapal yang sedang berada di tengah badai, seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus bagaimana mencari solusi agar kapalnya tidak karam," katanya.
Selain itu, saat krisis seorang pemimpin juga harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan rakyatnya. Seorang pemimpin, menurut JK, harus bisa menjaga emosi agar tidak tergesa-gesa dalam pengambilan kebijakan serta membutuhkan pengalaman dalam menghadapi setiap masalah.
Dia membagikan pengalamannya ketika masih aktif dalam pemerintahan saat mendamaikan konflik Poso, Ambon, dan Aceh serta berbagai kebijakan yang diambilnya saat Indonesia menghadapi krisis pada tahun 1998 dan 2008.
Berita Terkait
-
JK Blak-blakan: Pemimpin Harus Berani, Tapi Jangan Sampai..
-
Gara-gara Kebijakan Trump, Tambahan Pajak Rp4 Juta untuk Pengguna Mobil Listrik Siap Menanti
-
JK Pasang Badan untuk Prabowo: Ekonomi RI Melambat Bukan Salah Presiden!
-
Jusuf Kalla: Negara Akan Dihargai Jika Maju Secara Ekonomi
-
Core Indonesia: Hadapi Tarif AS, Indonesia Harus Perkuat Ekonomi Domestik
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?