Suara.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pihaknya tidak melibatkan warga sipil dalam peledakan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat. Ia menyebut adanya warga sipil saat kejadian peledakan hanya lah tukang masak.
"Sebenarnya kita tidak melibatkan warga sipil dalam pemusnahan bahan peledak yang sudah expired," kata Agus dalam konferensi persnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
"Sebenarnya masalah kesipil itu tukang masak dan pegawai disitu," sambungnya.
Di sisi lain, ditemui terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi.
Ia mengakui jika memang adanya korban warga sipil, itu akibat warga tersebut ikut-ikutan dalam peledakan.
Padahal, kata dia, warga sipil yang berada di lokasi hanya lah sebagai tukang masak saja.
"Kita akan evaluasi semua, karena itu kan sudah tahun 1985, dulu tuh jauh dari pemukiman. Nah sekarang pemukiman dekat, dan masyarakat itu ikut-ikut bergabung, tadinya hanya membantu memasak," kata Maruli.
"Akhirnya mungkin itulah salah satu juga yang membuat kita harus evaluasi, mungkin masyarakat ikut-ikut bantu," sambungnya.
Ia mengatakan, kalau keberadaan warga sipil diseterilkan dari lokasi peledakan itu akan menjadi perkara yang mudah.
Baca Juga: Diam-diam Komnas HAM Turun Selidiki Insiden Ledakan Maut di Garut, Sejumlah Saksi Diperiksa
"Itu bisa, itu sangat mudah sebenernya mungkin karena dulu menganggap biasa, rutin, nggak ada masalah, itulah yang membuat, tadinya dia jauh mulai ikut masak," katanya.
Ia menyebut juga jika warga sipil yang menjadi tukang masak itu diberikan honor Rp15 ribu. Namun ia mengakui memang ada keteledoran hingga warga sipil jadi korban.
"Iya jadinya gitu, dulunya kan masak-masak, dibayar honor gitu. Jadi dulunya bersih-bersih, tidak sampai mengantar, inilah keteledoran-keteledoran inilah yang kita tetap akan evaluasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan isi pembahasan dalam rapat tertutup pihaknya dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Salah satu yang dibahas, kata dia, adalah soal kasus peledakan amunisi kedaluarsa yang memakan korban jiwa di Garut, Jawa Barat.
"Salah satu yang dibahas tadi adalah peledakan di Garut," kata Agus dalam konferensi persnya usai rapat.
Berita Terkait
-
Ubah SOP Imbas Ledakan Maut di Garut, Panglima TNI: Amunisi Expired Memang Mudah Meledak
-
Panglima TNI Ungkap Fakta Baru Soal Ledakan Amunisi Garut, Sudah Sesuai SOP?
-
Menakar Ulang Peran Militer dalam Demokrasi Pascareformasi
-
Terungkap! Cerdas Cermat TVRI Dulu Ternyata Propaganda Orde Baru?
-
Alhamdulillah Pendaki yang Hilang di Gunung Cikuray Garut Ditemukan Selamat, Begini Kondisinya
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
El Nino Diprediksi Lebih Panjang, Jakarta Siapkan Modifikasi Cuaca dan Water Mist
-
Benjamin Netanyahu Sakit Kanker dan Tumor Jenis Apa? Pantes Jarang Tampil, Sering Pakai Video AI
-
Donor Darah Bareng Bank Jakarta dan PMI, Stok Darah DKI Didorong Tetap Aman
-
KPK Percepat Kasus Korupsi Haji, 2 Tersangka Swasta Segera Diperiksa
-
Respons PBB Usai Prajurit TNI Praka Rico Pramudia Gugur di Lebanon, Desak Israel Hentikan Serangan
-
UU PPRT Resmi Disahkan, Migrant Watch Peringatkan Risiko Eksploitasi Jika Tanpa Upah Minimum
-
7 RW di Kemayoran Ogah Ikut Musrenbang, Rano Karno Ungkap Biang Masalah 35 Tahun
-
31.000 Rumah Terdampak Bencana Terima Dana Stimulan Perbaikan Hunian
-
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng NU, Bidik Perlindungan Pekerja Informal Skala Nasional
-
Ribuan Pelari Ramaikan Adhyaksa International Run 2026, BNI Dukung Sport Tourism di Bali