Menko AHY: Dekarbonisasi Kendaraan Berat Kunci Kemandirian Energi Indonesia

Suara.com - Langkah Indonesia menuju kemandirian energi memasuki babak baru. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan bahwa peralihan dari bahan bakar fosil impor ke energi terbarukan dalam negeri harus menjadi prioritas. Salah satu jalur strategisnya adalah elektrifikasi sektor transportasi, terutama kendaraan berat.

“Kendaraan berat memegang peran sentral dalam perekonomian kita. Namun, mereka juga merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di sektor transportasi. Oleh karena itu, kita harus melakukan dekarbonisasi, melalui perubahan sistemik yang berani berupa model pengadaan, skema pembiayaan, dan pengembangan infrastruktur,” ungkap Menko AHY dalam sambutannya.

Langkah elektrifikasi kendaraan sebenarnya sudah dimulai, terutama untuk kendaraan pribadi. Pemerintah telah memberikan berbagai insentif, termasuk PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan bebas bea impor.

Namun, menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, tantangan yang lebih besar kini ada di kendaraan berat.

“Tantangan berikutnya adalah dekarbonisasi kendaraan berat, atau heavy-duty vehicle. Sektor transportasi adalah kontributor CO2 terbesar kedua, sekitar 23%, dari total emisi CO2 energi di Indonesia, dan secara konsisten menjadi sumber utama polusi udara. Selain itu, konsumsi energinya signifikan dan sebagian besar masih bergantung pada impor bahan bakar fosil. Oleh karena itu, dekarbonisasi kendaraan berat, dalam hal ini bus dan truk, harus segera dilaksanakan untuk mengurangi emisi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” jelas Rachmat.

Menjawab tantangan ini, WRI Indonesia meluncurkan dua studi penting. Pertama, Penilaian Kesiapan Infrastruktur dan Keuangan untuk Adopsi Truk Listrik di Indonesia. Kedua, Pembangunan Kerangka Kolaborasi Nasional dan Daerah untuk Percepatan Adopsi Bus Nol Emisi melalui Metode Agregasi Permintaan.

Dua studi ini menjadi tonggak penting dalam penyusunan strategi nasional untuk elektrifikasi kendaraan berat. Temuan utamanya menyebutkan bahwa tanpa elektrifikasi truk, target pengurangan emisi sektor transportasi hanya akan tercapai sebesar 71,05% dari yang direncanakan dalam Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon Indonesia.

Managing Director WRI Indonesia, Arief Wijaya, mengungkapkan urgensi elektrifikasi kendaraan berat berdasarkan hasil kajian kolaboratif bersama LAPI ITB.

“Studi yang dilakukan WRI Indonesia dan LAPI ITB menunjukkan bahwa walaupun jumlah kendaraan berat hanya sekitar 3,9% dari total populasi kendaraan di Indonesia, sektor ini menghasilkan sekitar 35,6% dari total emisi karbon sektor transportasi darat,” papar Arief.

Baca Juga: Dukung NZE 2060, Toyota Indonesia Mulai Lakukan Langkah Dekarbonisasi

Ia juga menambahkan bahwa kendaraan diesel tidak hanya menyumbang emisi gas rumah kaca, tetapi juga menghasilkan polusi udara yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Risiko penyakit pernapasan meningkat, dan beban kesehatan publik pun semakin besar.

Karena itu, elektrifikasi truk dan bus menjadi prioritas. Dua alasan mendasarinya: kontribusi besar terhadap emisi dan potensi efisiensi biaya operasional yang tinggi.

Untuk pengadaan massal bus listrik, studi ini merekomendasikan pendekatan agregasi permintaan dari berbagai kota—lebih dari 14.000 unit. Dengan pendekatan ini, biaya pengadaan bisa ditekan hingga 20% berkat skala ekonomi dan standardisasi spesifikasi.

Sementara itu, untuk truk logistik, studi menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur pengisian daya di sepanjang koridor-koridor utama logistik Indonesia. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, adopsi truk listrik akan sulit dilakukan secara masif.

Keseriusan Indonesia diwujudkan dalam penyelenggaraan Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025 dan peluncuran platform Indonesia Freight Decarbonization Accelerator (IFDA).

Platform ini dirancang sebagai ruang kolaboratif bagi pemerintah, penyedia teknologi, dan pelaku industri logistik. Tujuannya: mempercepat adopsi truk listrik, menyusun model bisnis yang layak secara ekonomi, dan menarik investasi untuk membangun infrastruktur pengisian daya.