Suara.com - Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengaku siap turun tangan membantu komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi soal masalah keterlambatan penerbitan visa haji furoda.
Menag Nasaruddin Umar mengaku terkait keterlambatan itu kewenangan sebenarnya ada di pemerintah Arab.
"Iya, iya. Lagi kami menunggu Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, Insyaallah," kata Nasaruddin di Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
Nasaruddin juga mengatakan, untuk jemaag haji reguler sudah aman semua penerbitan visanya, hanya haji furoda yang masih menunggu.
Kendati begitu, Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan, sebagian haji furoda sudah terbit visanya dan sudah ada yang berangkat.
"Sebagian sudah ada, tapi masih ada daftar tunggunya, belum keluar. Nah, yang mengeluarkan visa kan di sana ya," beber Menag Nasaruddin.
Lebih lanjut, Menag Nasaruddin mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah Arab terkait masalah tersebut.
"Sudah, sudah. Siang malam kami komunikasi. Karena kan keluarnya itu on-off ya," pungkas Menag.
Viral Haji Furoda Indonesia
Baca Juga: Curigai Bareskrim, Rismon Sebut Skripsi Jokowi Pakai Font Times New Roman: Tak Sesuai Zamannya!
Untuk diketahui, media sosial sedang diramaikan kabar tentang visa calon jamaah haji furoda dari Indonesia yang dikabarkan belum juga diterbitkan.
Padahal, di sejumlah negara seperti Libya, para calon jamaah yang akan berangkat melalui jalur furoda sudah menerima visa mereka.
Biasanya, dalam beberapa tahun terakhir, visa untuk jamaah haji furoda sudah mulai terbit sejak bulan Syawal atau setelah bulan Ramadan berakhir.
Situasi ini pun menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan keberangkatan calon jamaah furoda tahun ini.
Desainer Ivan Gunawan, termasuk dalam daftar jamaah haji melalui jalur furoda tahun 2025 ini. Dia mengaku tidak merasa khawatir soal kabar tersebut.
Ivan Gunawanmenegaskan bahwa saat ini dirinya hanya tinggal menanti waktu keberangkatan sesuai jadwal dari pihak travel.
Berita Terkait
-
Curigai Bareskrim, Rismon Sebut Skripsi Jokowi Pakai Font Times New Roman: Tak Sesuai Zamannya!
-
Dicap Tak Punya Kapasitas Sebut Ijazah Jokowi Palsu, Solmet Sindir Roy Suryo: Dia Bukan Siapa-siapa!
-
Jokowi Santer Maju Ketum PSI: Siasat jadi King Maker Demi Muluskan Jalan Gibran di 2029?
-
Siap Bongkar Borok Roy Suryo dkk ke Polisi, Silfester Matutina: Seenaknya Bunuh Karakter Pak Jokowi
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- 7 Rekomendasi Motor Paling Tangguh Terjang Banjir, Andalan saat Musim Hujan
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah Terbaru Desember 2025, Pilihan Wajib Gamer Berat dan Multitasker Ekstrem
-
Tak Sampai Satu Bulan, Bank Jakarta Klaim Salurkan 100 Persen Dana dari Menkeu Purbaya
-
Rupiah Melemah Tipis ke Rp16.626, Pasar Cari Petunjuk dari Risiko Global
-
iQOO 15 Resmi Meluncur di Indonesia: HP Flagship Monster Pertama dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5
-
Rosan Tunjuk Purbaya Usai Sebut Kerjaan Kementerian Investasi Berantakan
Terkini
-
Boleh 'Caroling' di Sudirman saat Natal! Pramono Siapkan Pesta Tahun Baru 2026 di Jakarta
-
Indonesia Kembali Ekspor Udang Bebas Cesium-137 ke AS, Total Capai Rp949 Miliar
-
Bertahan di Tengah Tantangan, Para Pemimpin Media Ungkap Strategi Jaga Bisnis dan Kredibilitas
-
Serikat Pekerja Geruduk Balai Kota: Tuntut Upah yang Hilang, Sindir 'Jakarta Menyala' Jadi Gelap
-
Setelah Periksa Ridwan Kamil, KPK Buka Peluang Tersangka Baru di Kasus BJB
-
DPR Kritik Pernyataan Cak Imin soal Tobat Nasuha, Minta Pemerintah Fokus pada Solusi Bencana
-
RK Klaim Tak Tahu Kasus Korupsi BJB, KPK Tanggapi Santai: Kami Punya Saksi dan Bukti Lain
-
Nasib Ketua PN Jaksel dan 3 Hakim Nonaktif Ditentukan Hari Ini di Kasus Suap CPO
-
Aceh Tamiang Masih Terisolasi Total Usai Banjir Bandang, Netizen Ramai-Ramai Minta Pertolongan!
-
Jelang HUT ke-48, BPJS Ketenagakerjaan Gelar "Risk Governance Resilience" demi Perkuat Integritas