Pramono Anung Obral Hak Penamaan Seluruh Halte di Ibu Kota: Percuma Bagus Kalau Tak Ada Penghasilan

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melontarkan pernyataan tegas mengenai strategi peningkatan pendapatan daerah saat mengunjungi kawasan Glodok, Jakarta Barat.

Kunjungan yang berlangsung pada Selasa (3/3/2026) tersebut menyoroti kebijakan baru terkait komersialisasi fasilitas publik di Ibu Kota.

Pramono menekankan bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari kinerja birokrasi, melainkan juga dari kemampuan menghasilkan pendapatan.

"Bagi saya, percuma pemerintahannya baik kalau nggak punya cuan," ujarnya.

Mantan Sekretaris Kabinet ini secara resmi telah membuka peluang bagi pihak swasta untuk terlibat dalam pengelolaan nama fasilitas transportasi.

Kebijakan tersebut mencakup pemberian izin hak penamaan atau naming right untuk seluruh halte yang tersebar di wilayah Jakarta.

Langkah ini diambil agar aset-aset milik pemerintah daerah dapat bertransformasi menjadi sumber pemasukan yang signifikan dan berkelanjutan.

"Dengan demikian, sekarang ini semua halte di Jakarta saya izinkan untuk ada naming right-nya. Makanya haltenya kan berbeda, ada Cappuccino, ada apa, ada apa," jelasnya.

Fenomena munculnya nama-nama unik pada halte bus saat ini merupakan dampak langsung dari kebijakan yang bersifat pragmatis tersebut.

Baca Juga: Titip Pesan ke Ahok Lewat Veronica Tan, Pramono Anung: Urusan Sumber Waras Sudah Beres

Pramono menilai bahwa kemegahan arsitektur sebuah halte akan terasa sia-sia jika tidak memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah.

Ia berkomitmen untuk menyulap setiap ruang publik yang potensial agar menjadi instrumen fiskal yang produktif bagi Jakarta.

"Karena apa? Percuma haltenya bagus kalau nggak bisa mendapatkan penghasilan. Sekarang semua tempat saya izinkan untuk bisa mendapatkan cuan," pungkas Pramono.

Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian anggaran Jakarta dalam membiayai berbagai program pembangunan di masa depan.