Suara.com - Nama Presiden kelima RI Joko Widodo atau Jokowi menjadi kembali menuai sorotan. Kali ini bukan soal ijazah palsu, tapi namanya disebut-sebut akan diusulkan menjadi kandidat calon ketua umum PPP.
Merespons hal itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai justru sangat aneh jika Jokowi dipaksakan memimpin PPP.
Menurut dia, secara ideologi, Jokowi sangat berbeda dengan PPP yang cenderung religius.
"Sosok Jokowi juga tidak sejalan dengan ideologi PPP. Jokowi cenderung nasionalis, sementara PPP ideologinya religius," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Jumat (30/5/2025).
"Jadi aneh, kalau PPP memaksakan diri mencalonkan Jokowi jadi ketum," sambungnya.
Ia mengatakan, kader internal PPP tentunya akan menolak Jokowi dengan alasan ideologi tersebut.
"Internal PPP yang masih konsisten dengan ideologisnya tentu akan menolak bila Jokowi menjadi ketum PPP," katanya.
Selain itu, nilai jual Jokowi di internal Islam juga tidak besar. Pendukung Jokowi lebih berbasis nasionalis.
"Karena itu, kalau pun Jokowi jadi ketum PPP, tidak otomatis akan mendongkrak PPP. Sebab, kalangan nasionalis cenderung memilih partai yang nasionalis juga," ujarnya.
Baca Juga: Bukan Tokoh Kaleng-kaleng, Mahkamah Partai Ngarep Ini usai Jokowi Diusulkan Maju Caketum PPP
Lebih lanjut, Jamiluddin menilai, jika pamor Jokowi sudah meredup.
"Selain itu, pamor Jokowi juga sudah diambang redup. Karena itu, memilih Jokowi jadi ketum justru akan membebani PPP," katanya.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, menilai jika Presiden kelima RI Jokowi tak akan punya masalah ideologi jika jadi ketua umum PPP.
Ia menyebut jika Jokowi jangan diragukan ideologinya soal keislamannya, lantaran disebut dekat dengan ulama.
"Saya bisa menyampaikan Pak Jokowi itu sangat dekat dengan ulama. Pak Jokowi itu secara faktanya sangat dekat dengan tokoh-tokoh umat," kata Ade kepada Suara.com, Jumat (30/5/2025).
Ia mengatakan, hal itu dibuktikan dengan dipilihnya Maruf Amin sebagai Wakil Presidennya pada periode ke dua kepemimpinannya.
Berita Terkait
-
Bukan Tokoh Kaleng-kaleng, Mahkamah Partai Ngarep Ini usai Jokowi Diusulkan Maju Caketum PPP
-
Nama Jokowi Masuk Bursa Caketum PPP, Ade Irfan: Dia Hari Ini Tak Berpartai
-
Dudung Tolak Jadi Caketum PPP, Usman Tokan: Muktamar Makin Seru
-
Wajah Jokowi Terlihat Kusam dan Penuh Flek, Tanda Stres Berat, atau Perawatan?
-
Rismon Sianipar: Kirim Skripsi Jokowi ke Singapura, Kasus Ijazah Palsu Tuntas Sehari!
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Unik! Demi Nonton Mahalini, Warga 'Nangkring' di Atas Mobil Damkar saat Perayaaan HUT Jakarta
-
Bocah Terpisah dari Ortu hingga Istri Kehilangan Suami Warnai Malam Puncak HUT DKI Jakarta
-
5 Peserta Latsarmil KDMP Tewas, Koalisi Sipil: Stop Militerisasi Ruang Sipil!
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
-
Malam Minggu Spesial di Bundaran HI: Warga Rayakan HUT Jakarta ke-499 Sambil Nonton Konser
-
Soroti Ketimpangan Distribusi MBG, Garuda Institute Dorong BGN Perkuat Akurasi Sasaran
-
Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan