Suara.com - Fenomena banjir rob kembali menjadi ancaman nyata di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Dalam sepekan terakhir, sejumlah daerah dari utara Jakarta hingga pesisir Aceh dan Bali mengalami genangan air laut yang masuk ke permukiman warga.
Meski bukan kejadian baru, banjir rob kali ini datang bersamaan dengan gejala iklim ekstrem, memperkuat urgensi penanganan berkelanjutan di tengah krisis iklim yang kian nyata.
Di Jakarta Utara, dua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, terendam air laut sejak Jumat (30/5/2025) pagi. Ketinggian genangan mencapai 55 cm, memaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengerahkan personel untuk melakukan penyedotan serta memastikan saluran air berfungsi optimal.
Fenomena serupa juga terjadi di Meulaboh, Aceh Barat. BPBD setempat mencatat 50 rumah di Desa Pasir dan Desa Ujung Kalak terdampak rob, meski tidak ada korban jiwa.
Di Kabupaten Jembrana, Bali, banjir rob bahkan memaksa sebagian warga mengungsi. Di Dusun Pabuahan, misalnya, dua rumah rusak berat dan 32 lainnya terendam.
Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Bali, Aminudin Al Roniri, kekuatan rob kali ini diperkuat oleh angin timuran yang berhembus cukup kencang.
Banjir rob ini dipicu oleh fenomena Super New Moon—ketika posisi bulan berada sangat dekat dengan Bumi dan sejajar dengan matahari, sehingga gravitasi meningkat dan menyebabkan pasang laut lebih tinggi dari biasanya.
"Puncak naiknya air laut atau rob umumnya terjadi pada bulan purnama atau bulan mati. Namun untuk kekuatannya tergantung fenomena alam yang menyertainya," kata Aminudin, dilansir ANTARA, Sabtu (31/5/2025).
Kombinasi pasang maksimum dan angin membuat air laut menerobos hingga ke permukiman. BMKG memprediksi kondisi serupa masih akan berlanjut hingga awal Juni, terutama di wilayah-wilayah yang berhadapan langsung dengan laut lepas.
Baca Juga: Adaptasi Iklim Masih Lemah, Wilayah Lokal Semakin Rentan
Ancaman Global untuk Penduduk Wilayah Pesisir
Kondisi ini bukan kejadian insidental, melainkan bagian dari gejala perubahan iklim global. Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) menyebut kenaikan permukaan air laut yang tercatat sekitar 3,3 mm per tahun secara global, mengancam wilayah pesisir yang padat penduduk.
Jakarta, misalnya, diproyeksikan mengalami penurunan muka tanah hingga 10 cm per tahun di beberapa titik—faktor yang memperparah risiko banjir rob.
Dalam laporan World Bank tahun 2021, Indonesia masuk dalam daftar negara dengan populasi pesisir terbesar yang terpapar risiko banjir akibat kenaikan muka air laut. Jika tidak ditangani, ancaman ini dapat menurunkan produktivitas ekonomi, meningkatkan kerentanan sosial, dan memperburuk kerusakan ekosistem pesisir.
Meski tantangan besar membayangi, upaya adaptif dan mitigatif telah mulai digerakkan. Di Jakarta, pembangunan tanggul laut raksasa menjadi bagian dari Giant Sea Wall Project, sementara di daerah seperti Jembrana, pendekatan berbasis komunitas mulai dikembangkan, seperti rehabilitasi mangrove dan peningkatan kapasitas warga dalam sistem peringatan dini.
Namun, upaya struktural semata tidak cukup. Pendekatan constructive journalism mendorong agar perhatian tidak hanya tertuju pada dampak, tetapi juga pada solusi yang lahir dari sinergi pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Pati dan Madiun Tanpa Pemimpin Pasca OTT KPK, Kemendagri Ambil Langkah Darurat
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
-
Ratusan Warga Serang Masih Mengungsi, Banjir Dominasi Bencana Hidrometeorologi
-
Drama Sidang Korupsi: Hakim Ad Hoc Walkout Tuntut Gaji, Kini Diperiksa KY
-
Antisipasi Jalan Rusak akibat Banjir, Dinas Bina Marga DKI Lirik Aspal 'Sakti' yang Bisa Serap Air
-
Pascabencana Bireuen, Mendagri Tito Tinjau Infrastruktur Jembatan
-
Keterlibatan TNI-Polri Jadi Petugas Haji 2026 Melonjak Drastis, Menhaj: Naik Hampir 100 Persen Lebih
-
Konflik Agraria Belum Usai, Legislator Gerindra Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral demi Keadilan
-
Tunjangan Panitera Cuma Rp400 Ribu, DPR Peringatkan Bahaya: Kualitas Pengadilan Taruhannya!