Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mewanti-wanti masyarakat yang menjadi calon jemaah haji agar tak tertipu tawaran berangkat haji salah satunya haji furoda. Pasalnya, kekinian pemerintah Arab Saudi tak mengeluarkan visa buat haji furoda.
"Saya minta para calon jemaah haji ya agar benar-benar hati-hati ya, terhadap hati-hati dan selalu mengikuti perkembangan informasi di Arab Saudi," katanya.
"Ya ini karena sekarang ini banyak beredar informasi haji furoda dengan biaya yang iming-iming Rp200 juta, Rp300 juta ya, bisa tanpa tunggu ya, nggak usah daftar tunggu bisa langsung berangkat. Ada yang mengatakan tapi Rp150 juta, furoda tidak usah menunggu ya, ini langsung berangkat. Ini jangan sampai calon jemaah haji ini tertipu dengan itu," sambungnya.
Ia menegaskan, kekinian pemerintah Arab Saudi menerapkan peraturan yang ketat.
"Jadi ya ini sedang menertibkan dan jemaah gitu loh. Agar sebenarnya kuota Haji, ini kan persoalan yang terjadi penumpukan jemaah ya, kondisi yang ada di Arafah dan Mina. Nah ini sedang ditertibkan melalui visa haji furoda," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, bahwa pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa Haji non-kuota seperti Furoda.
"Menurut Pihak Saudi Arabia Visa Haji non Kuota dari Pemerintah Saudi Arabia seperti Furoda tidak akan keluar," kata Dahnil kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Ia mengingatkan, masyakat jangan sampai tertipu visa Haji Furoda akan terbit di akhir-akhir jelang masa puncak haji.
"Jadi, seluruh calon jamaah jangan sampai tertipu dengan janji-janji bahwa akan tersedia visa Furoda diakhir-akhir jelang masa puncak Haji ini, karena sudah dipastikan kerajaan Saudi tidak akan ada Visa tersebut," sambungnya.
Baca Juga: Robot AI dan Teknologi Canggih Layani 2 Juta Jemaah Haji di Arab Saudi
Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, memang pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah Saudi sempat mengeluarkan visa Haji Furoda.
"Namun tahun ini pihak kerajaan tidak menyediakan, karena pihak saudi ingin menertibkan pelaksanaan haji agar lebih baik," pungkasnya.
Kemenag Turun Tangan
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengaku siap turun tangan membantu komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi soal masalah keterlambatan penerbitan visa haji furoda.
Ia mengaku terkait keterlambatan itu kewenangan sebenarnya ada di pemerintah Arab.
"Iya, iya. Lagi kita menunggu Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah," kata Nasaruddin di Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
Berita Terkait
-
Berkunjung ke Museum Astronomi The Makkah Clock Tower
-
Biaya Haji Furoda Indonesia dengan Biaya Haji di Malaysia, Lebih Mahal Mana?
-
Diam-Diam Naik Haji, Afgan Asyik Makan Masakan Padang di Madinah
-
Penolak Penulisan Sejarah Baru Disebut 'Sesat', Fadli Zon Minta Maaf
-
Pasar Kaget Makkah: Surga Belanja untuk Jamaah Haji Indonesia
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
El Nino Diprediksi Lebih Panjang, Jakarta Siapkan Modifikasi Cuaca dan Water Mist
-
Benjamin Netanyahu Sakit Kanker dan Tumor Jenis Apa? Pantes Jarang Tampil, Sering Pakai Video AI
-
Donor Darah Bareng Bank Jakarta dan PMI, Stok Darah DKI Didorong Tetap Aman
-
KPK Percepat Kasus Korupsi Haji, 2 Tersangka Swasta Segera Diperiksa
-
Respons PBB Usai Prajurit TNI Praka Rico Pramudia Gugur di Lebanon, Desak Israel Hentikan Serangan
-
UU PPRT Resmi Disahkan, Migrant Watch Peringatkan Risiko Eksploitasi Jika Tanpa Upah Minimum
-
7 RW di Kemayoran Ogah Ikut Musrenbang, Rano Karno Ungkap Biang Masalah 35 Tahun
-
31.000 Rumah Terdampak Bencana Terima Dana Stimulan Perbaikan Hunian
-
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng NU, Bidik Perlindungan Pekerja Informal Skala Nasional
-
Ribuan Pelari Ramaikan Adhyaksa International Run 2026, BNI Dukung Sport Tourism di Bali