Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mewanti-wanti masyarakat yang menjadi calon jemaah haji agar tak tertipu tawaran berangkat haji salah satunya haji furoda. Pasalnya, kekinian pemerintah Arab Saudi tak mengeluarkan visa buat haji furoda.
"Saya minta para calon jemaah haji ya agar benar-benar hati-hati ya, terhadap hati-hati dan selalu mengikuti perkembangan informasi di Arab Saudi," katanya.
"Ya ini karena sekarang ini banyak beredar informasi haji furoda dengan biaya yang iming-iming Rp200 juta, Rp300 juta ya, bisa tanpa tunggu ya, nggak usah daftar tunggu bisa langsung berangkat. Ada yang mengatakan tapi Rp150 juta, furoda tidak usah menunggu ya, ini langsung berangkat. Ini jangan sampai calon jemaah haji ini tertipu dengan itu," sambungnya.
Ia menegaskan, kekinian pemerintah Arab Saudi menerapkan peraturan yang ketat.
"Jadi ya ini sedang menertibkan dan jemaah gitu loh. Agar sebenarnya kuota Haji, ini kan persoalan yang terjadi penumpukan jemaah ya, kondisi yang ada di Arafah dan Mina. Nah ini sedang ditertibkan melalui visa haji furoda," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, bahwa pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa Haji non-kuota seperti Furoda.
"Menurut Pihak Saudi Arabia Visa Haji non Kuota dari Pemerintah Saudi Arabia seperti Furoda tidak akan keluar," kata Dahnil kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Ia mengingatkan, masyakat jangan sampai tertipu visa Haji Furoda akan terbit di akhir-akhir jelang masa puncak haji.
"Jadi, seluruh calon jamaah jangan sampai tertipu dengan janji-janji bahwa akan tersedia visa Furoda diakhir-akhir jelang masa puncak Haji ini, karena sudah dipastikan kerajaan Saudi tidak akan ada Visa tersebut," sambungnya.
Baca Juga: Robot AI dan Teknologi Canggih Layani 2 Juta Jemaah Haji di Arab Saudi
Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, memang pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah Saudi sempat mengeluarkan visa Haji Furoda.
"Namun tahun ini pihak kerajaan tidak menyediakan, karena pihak saudi ingin menertibkan pelaksanaan haji agar lebih baik," pungkasnya.
Kemenag Turun Tangan
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengaku siap turun tangan membantu komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi soal masalah keterlambatan penerbitan visa haji furoda.
Ia mengaku terkait keterlambatan itu kewenangan sebenarnya ada di pemerintah Arab.
"Iya, iya. Lagi kita menunggu Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah," kata Nasaruddin di Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
Berita Terkait
-
Berkunjung ke Museum Astronomi The Makkah Clock Tower
-
Biaya Haji Furoda Indonesia dengan Biaya Haji di Malaysia, Lebih Mahal Mana?
-
Diam-Diam Naik Haji, Afgan Asyik Makan Masakan Padang di Madinah
-
Penolak Penulisan Sejarah Baru Disebut 'Sesat', Fadli Zon Minta Maaf
-
Pasar Kaget Makkah: Surga Belanja untuk Jamaah Haji Indonesia
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
-
Media Asing: Donald Trump 'Permalukan' FIFA Sebelum Piala Dunia 2026 Dimulai
Terkini
-
Polri Akui Sulit Penuhi Kuota 2 Persen Disabilitas: Butuh 9.000 Personel
-
Instruksi Ngeri Ketua Yayasan Daycare Little Aresha: Kalau Lari-larian Diikat Saja
-
Prof. Ikrar Soroti Biaya Perjalanan Luar Negeri Prabowo: Pakai Uang Pribadi Harus Tetap Diaudit BPK
-
Prof Ikrar Soroti Dubes Tak Dilibatkan Diplomasi Luar Negeri Prabowo: yang Ikut Malah Teddy
-
545 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Wamendagri Singgung Bantuan Politik Tidak Jelas
-
Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Nadiem Makarim
-
75 Persen Keluarga RI Pakai Daycare, Menteri PPPA: Banyak yang Tak Berizin dan Berisiko bagi Anak!
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Marak Kekerasan di Daycare, DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Pengasuhan Anak
-
Bukan Sekadar Teror, Polisi Didesak Sikat Otak Penyerangan Andrie Yunus!