Krisis Keuangan Memburuk Buntut Banyak yang Nunggak, Program-program Kemanusiaan PBB Ini Terancam

Suara.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tengah menghadapi krisis keuangan yang semakin memburuk. Dampak dari krisis ini adalah mengancam berbagai program kemanusiaan PBB di seluruh dunia.

Seperti dikutip dari news.un.org, program kemanusian yang bakal terancam jika keuangan tak kunjung membaik mulai dari bantuan bagi para pengungsi di Mozambik hingga layanan kesehatan untuk ibu di Afghanistan.

"Sejumlah program vital terancam terhenti jika dana tidak segera tersedia," ujar Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dikutip Selasa (3/6/2025).

Per 9 Mei, negara-negara anggota PBB baru menyetor sekitar US$1,8 miliar dari total anggaran rutin PBB sebesar US$3,7 miliar untuk tahun 2025.

Ditambah tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya, jumlah keseluruhan dana yang belum dibayar mencapai sekitar US$2,4 miliar hingga akhir April tahun ini.

António Guterres menuturkan, Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan tunggakan terbesar, yakni sekitar US$1,5 miliar.

Hal ini terkait dengan pemerintahan Presiden Donald Trump yang sedang menahan dana sebagai bagian dari upaya AS dalam mengurangi pengeluaran negara.

Beberapa negara besar lain juga belum melunasi kewajibannya, di antaranya Tiongkok (US$597 juta), Rusia (US$72 juta), Arab Saudi (US$42 juta), Meksiko (US$38 juta), dan Venezuela (US$38 juta). Negara-negara anggota lainnya juga masih menunggak sekitar US$137 juta.

Lebih lanjut, António Guterres menyebut anggaran PBB untuk misi penjagaan perdamaian juga mengalami krisis serupa, dengan total tunggakan mencapai $2,7 miliar per 30 April.

Baca Juga: Konflik Israel-Lebanon: Mengapa Perbatasan Jadi Rebutan Abadi? Ini Kata Garis Biru!

Di tengah kondisi ini, António Guterres pada Maret 2025 lalu meluncurkan inisiatif “UN80” yang bertujuan meningkatkan efisiensi, menyederhanakan sistem kerja, dan memangkas biaya.

Salah satu cara yang dipertimbangkan adalah dengan melakukan pengurangan pekerja hingga 20 persen untuk mengurangi pembagian tugas kerja yang tumpang tindih.

Layanan untuk Perempuan, Pengungsi, serta Kesehatan Terancam

Krisis anggaran ini juga berdampak besar pada badan-badan PBB yang memiliki anggaran dan sumber dana tersendiri. Salah satunya adalah UNFPA, badan PBB yang menangani isu kesehatan seksual dan reproduksi.

UNFPA memperingatkan bahwa perempuan dan anak perempuan di wilayah krisis seperti Republik Demokratik Kongo, Haiti, Sudan, dan Afghanistan mulai merasakan dampaknya.

Pemangkasan dana membuat PBB kesulitan menyediakan tenaga medis, obat-obatan penting, serta layanan untuk korban kekerasan seksual. Di Mozambik, hampir 750 ribu pengungsi sangat membutuhkan bantuan.

Namun, UNHCR menyatakan bahwa layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender terancam dihentikan karena dana yang tersedia baru mencakup sepertiga dari yang dibutuhkan.

Program penanggulangan HIV/AIDS juga tidak luput dari ancaman. Di Tajikistan, Direktur UNAIDS Aziza Hamidova mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen dari dukungan dana untuk program HIV terancam hilang. Sejumlah pusat layanan kesehatan sudah tutup, kegiatan sosialisasi dihentikan, dan akses terhadap tes serta konseling PrEP telah menurun drastis.

Dana untuk Penanganan Krisis semakin Menipis

Sementar itu, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) yang memimpin penanganan krisis global turut menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak besar dari kurangnya dana.

Di Sudan, hanya 13 persen dari total kebutuhan dana sebesar US$4,2 miliar yang sudah diterima. Akibatnya, sekitar 250 ribu anak harus putus sekolah. Di Kongo, kasus kekerasan berbasis gender melonjak hingga 38 persen, sementara layanan bantuan mulai ditutup.

Di Haiti, upaya penanggulangan wabah kolera terancam berhenti. Sementara itu di Ukraina, hanya 25 persen dari kebutuhan dana kemanusiaan yang sudah terpenuhi untuk tahun 2025, sehingga membahayakan keberlangsungan berbagai layanan penting.

Kepala OCHA sekaligus Koordinator Bantuan Darurat PBB, Tom Fletcher, telah mengumumkan pengurangan jumlah pekerja dan penghentian sejumlah program di beberapa negara akibat minimnya dukungan dana.