Suara.com - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat enggan memberikan respons soal rencana kebijakan terbaru Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi.
Kebijakan Dedi Mulyadi yang dimaksud yakni soal pembatasan jam malam bagi pelajar serta masuk sekolah pukul 6 pagi.
Atip justru berseloroh jika dirinya ingin menjalankan salat sunah Istikharah terlebih dahulu.
"Belum itu, nanti ya, mau (salat) istikharah dulu gitu," kata Atip ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Ketika dimintai tanggapannya kembali mengenai hal itu, Atip lagi-lagi menjawab dengan hal yang sama.
"Ya nanti lah mau istikharah dulu," katanya.
Untuk diketahui, kebijakan Dedi pertama yakni mengenai pembatasan jam malam bagi pelajar telah resmi dimulai pada 1 Juni 2025 kemarin.
Aturan ini membatasi aktivitas pelajar di luar rumah pada pukul 21.00 hingga 04.00 WIB.
Selain kebijakan tersebut, pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu juga berencana mengeluarkan kebijakan terkait siswa masuk sekolah pukul 6 pagi.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Mau Anak Sekolah Masuk Jam 6 Pagi, Komisi X DPR: Tolong Dikaji Dulu Secara Mendalam
Menurutnya, hal itu dilakukan demi efektivitas pembelajaran di Sekolah di Jawa Barat nantinya hanya sampai Jumat saja.
Terlebih, kata dia, adanya kebijakan itu juga demi kedisiplinan.
Dedi lantas menceritakan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia menjadi bupati pertama yang menerapkan sekolah sampai Jumat. Jam belajar dimulai pukul 06.00 WIB.
"Enggak apa-apa jam belajarnya jam 6 pagi, tapi hari Sabtu libur. Setuju enggak?" kata Dedi dalam video yang diunggah di akun instagramnya @dedimulyadi71, Kamis (29/5).
Adanya hal itu juga menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani. Ia meminta soal rencaja kebijakan anak sekolah di Jawa Barat masuk jam 6 pagi perlu dikaji terlebih dahulu.
"Terkait wacana gubernur Jawa Barat pak Dedi Mulyadi yang akan membuat program siswa kita belajar mulai jam 6 pagi kemudian efektivitas untuk belajar adalah hanya lima hari. Nah kami di komisi X memandang perlu dilakukan analisis kebijakan tersebut, perlu dilakukan pendalaman dari sisi akademik," kata Lalu kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).
Berita Terkait
-
Lita Gading Sentil Denny Cagur yang Tak Setuju Program Barak Militer KDM: Tidak Punya Prinsip!
-
Dedi Mulyadi Mau Anak Sekolah Masuk Jam 6 Pagi, Komisi X DPR: Tolong Dikaji Dulu Secara Mendalam
-
Sidak Pasar Trusmi, Dedi Mulyadi Singgung Bupati Cirebon
-
Baru Kritik Kebijakan Militer, Denny Cagur Langsung Kena Semprot Netizen
-
Survei Kepuasan Publik Keok dengan Dedi Mulyadi, Rano Karno: Gak Usahlah Bandingi Wilayah Lain
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun