Diminta Lengkapi Bukti Skandal Korupsi Sewa Jet Pribadi KPU, Pelapor Pertanyakan Wewenang KPK

Suara.com - Advokat Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat mengkritik sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap laporan dugaan korupsi  sewa jet pribadi oleh KPU RI. Skandal kasus itu dilaporkan Themis Indonesia bersama Transparency International (TI) Indonesia dan Trend Asia.

Dalam laporannya itu, mereka menduga terdapat pelanggaran pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Ibnu menjelaskan bahwa saat ini laporan tersebut sedang dalam tahap penelaahan di Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Dia mengaku diminta melengkapi dokumen-dokumen, termasuk soal keterlibatan pihak swasta dalam pengadaan sewa jet pribadi di KPU RI.

“KPK dengan kewenangannya seharusnya mampu membaca beberapa hal temuan yang sudah kami berikan gambarannya, tinggal KPK mendalami sebenarnya peran-peran setiap komisioner atau misalkan Sekjen itu seberapa dalam perkara ini,” kata Ibnu di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

“Harusnya KPK yang memiliki kewenangan lebih dalam hal mendalami perkara ini,” tambah dia.

Selain itu, Ibnu mengaku pihaknya juga melaporkan perkara ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Dalih KPU Sewa Jet Pribadi saat Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan penjelasan terkait dugaan kejanggalan dalam pengadaan sewa jet pribadi atau private jet oleh KPU pada Pemilu 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa. Menurut dia, keputusan yang diambil itu bukan bentuk pemborosan atau pelanggaran hukum.

Baca Juga: Bela Gibran? Golkar soal Usulan Pemakzulan di MPR-DPR: Mas Wapres Belum Langgar Hukum

Hal itu disampaikan Afif setelah diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Transparency International Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia. Mereka meyakini ada pelanggaran kode etik atas penyewaan pesawat jet tersebut.

Pada Pemilu 2024, masa berlangsung selama 75 hari. Durasi itu lebih singkat dibandingkan dengan masa kampanye Pemilu 2019 yang mencapai 263 hari.

Dengan begitu, Afif menyebut waktu pengadaan dan distribusi logistik juga lebih sedikit. Di sisi lain, lanjut dia, KPU juga harus memantau dan memastikan kesiapan distribusi logistik ke berbagai daerah dalam waktu yang sama.

“Dalam situasi seperti ini, mobilitas tinggi menjadi keharusan. Moda transportasi reguler tidak mampu memenuhi kecepatan yang dibutuhkan, baik ke daerah terluar maupun ke kota-kota besar yang memiliki daftar pemilih banyak, dengan agenda padat," kata Afif dalam keterangannya, Sabtu (24/5/2025).

Afif mengakui pesawat jet yang disewa KPU RI memang awalnya untuk distribusi logistik ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar saja. Namun, berbagai daerah dan kota di luar daerah tersebut juga menghadapi masalah.

Untuk itu, Afif mengatakan konteks penggunaan pesawat jet pada akhirnya tidak hanya didasarkan pada faktor geografis, tapi juga kejar waktu dan efisiensi koordinasi nasional.