Pusat Bantuan AS-Israel di Gaza Palestina Jadi 'Jebakan Pembantaian' Warga Sipil

Dengan hilangnya UNRWA dan monopoli distribusi bantuan oleh lembaga seperti GHF yang didukung Israel-AS, Scahill memperingatkan bahwa hal ini menciptakan "kondisi seperti ghetto". Warga Palestina dipaksa untuk berdiri di ruang terbuka yang panas sepanjang hari, dikelilingi pagar kawat berduri, dalam kondisi yang dehumanisasi. Pemandangan seperti sekumpulan manusia di dalam kandang ini, menurut Scahill, adalah bentuk dehumanisasi terhadap warga Palestina, dan bantuan yang diberikan pun tidak seberapa. "Ini semua hanya tipuan yang digunakan untuk melanjutkan genosida," papar Scahill.

Di tengah kontroversi ini, GHF mengumumkan bahwa lokasi distribusi akan ditutup pada Rabu ini, dengan alasan persiapan logistik untuk menangani jumlah besar orang yang datang dengan lebih baik, serta agar militer Israel dapat membuat "persiapan pada rute akses ke pusat-pusat tersebut."

Lebih lanjut, tragedi di Rafah juga menimbulkan dampak signifikan bagi GHF. Laporan The Washington Post pada Selasa (3/6/2025) mengungkapkan bahwa perusahaan konsultan manajemen terkemuka AS, Boston Consulting Group (BCG), yang sebelumnya membantu mengembangkan dan mengelola GHF, kini telah menarik diri dari proyek tersebut.

Juru bicara BCG menyatakan bahwa penarikan diri terjadi di tengah laporan insiden memalukan seputar distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza. Sumber yang mengetahui masalah tersebut menyebutkan bahwa GHF akan kesulitan berfungsi tanpa bantuan para ahli konsultan yang menciptakan lembaga tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memberikan respons tegas. Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak penyelidikan independen dan penyeretan para pelaku ke pengadilan setelah otoritas Gaza melaporkan 31 warga sipil tewas di dekat pusat bantuan. "Saya terkejut dengan laporan warga Palestina yang tewas dan terluka saat mencari bantuan di Gaza. Tidak dapat diterima bahwa warga Palestina mempertaruhkan nyawa mereka untuk makanan," kata Guterres. Ia menekankan bahwa Israel memiliki "kewajiban yang jelas" sesuai hukum internasional untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk dan memastikan staf PBB dapat bekerja dengan aman.

Dewan Keamanan PBB juga dilaporkan akan melakukan pemungutan suara untuk rancangan resolusi yang menyerukan pencabutan segera dan tanpa syarat atas seluruh pembatasan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta menuntut diberlakukannya gencatan senjata permanen. Sebelumnya, upaya untuk mendorong resolusi gencatan senjata dan pembebasan sandera telah diveto oleh AS pada November 2024.

Sementara itu, bantuan kemanusiaan internasional dari UNRWA ke Gaza terus terhambat, dengan pasokan penting masih tertimbun di Yordania. "Di gudang UNRWA di Amman, hanya tiga jam berkendara dari Gaza, kami memiliki cukup pasokan untuk membantu lebih dari 200.000 orang selama sebulan penuh," kata UNRWA. Mereka menekankan bahwa "aliran pasokan yang lancar dan tak terputus harus diizinkan masuk," termasuk tepung, paket makanan, perlengkapan kebersihan, selimut, dan perlengkapan medis yang siap dikirim.

Dengan berbagai fakta ini, desakan untuk tindakan diplomatik global yang efektif guna memaksa Israel membuka blokadenya dan mengizinkan badan kemanusiaan internasional seperti UNRWA memberikan bantuan menjadi semakin mendesak. Penting untuk menegaskan penegakan hukum humaniter internasional secara efektif, bahkan di tengah veto dari pihak yang mendukung Israel.

Selain itu, sudah semestinya tindakan membiarkan kelaparan bagi warga sipil diakui sebagai kejahatan perang, dan mekanisme akuntabilitas melalui Mahkamah Pidana Internasional harus dapat berjalan serta dipatuhi oleh seluruh pihak terkait.

Baca Juga: Prabowo: Indonesia Siap Akui Israel Sebagai Negara dan Buka Hubungan Diplomatik, Asal...