“Jangan sampai mereka dirugikan oleh janji-janji. Dan apabila ada keterlibatan aparatur dari Kemenag atau institusi pemerintah lainnya segera laporkan agar ditindak secara hukum," sambung Dahnil.
Sebelumnya, Dahnil mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa Haji non-kuota seperti Furoda.
“Menurut Pihak Saudi Arabia visa haji non kuota dari Pemerintah Saudi Arabia seperti Furoda tidak akan keluar," kata Dahnil kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Ia mengingatkan, masyakat jangan sampai tertipu visa Haji Furoda akan terbit di akhir-akhir jelang masa puncak haji.
“Jadi, seluruh calon jemaah jangan sampai tertipu dengan janji-janji bahwa akan tersedia visa Furoda diakhir-akhir jelang masa puncak Haji ini, karena sudah dipastikan kerajaan Saudi tidak akan ada Visa tersebut," sambungnya.
Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, memang pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah Saudi sempat mengeluarkan visa Haji Furoda.
“Namun tahun ini pihak kerajaan tidak menyediakan, karena pihak saudi ingin menertibkan pelaksanaan haji agar lebih baik," pungkasnya.
Menteri Agama Siap Turun Tangan
Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengaku siap turun tangan membantu komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi soal masalah keterlambatan penerbitan visa haji furoda. Ia mengaku terkait keterlambatan itu kewenangan sebenarnya ada di pemerintah Arab.
Baca Juga: Punya Bisnis Travel, Boby Tince Ungkap Kerugian Usai Visa Furoda Dibatalkan
“Iya, iya. Lagi kita menunggu Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah," kata Nasaruddin di Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
Dia mengatakan, untuk jemaah haji reguler sudah aman semua penerbitan visanya, hanya haji furoda yang masih menunggu.
Kendati begitu, ia mengatakan, sebagian haji furoda sudah terbit visanya dan sudah ada yang berangkat.
“Sebagian sudah ada, tapi masih ada daftar tunggunya, belum keluar. Nah, yang mengeluarkan visa kan di sana ya," ujarnya.
Lebih lanjut, Nasaruddin mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah Arab terkait masalah tersebut.
“Sudah, sudah. Siang malam kami komunikasi. Karena kan keluarnya itu on-off ya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Menteri Haji Arab Saudi Ungkap Alasan Haji Furoda Ditiadakan
-
PKS Dukung Sejarah Indonesia Ditulis Ulang versi Fadli Zon
-
Soal Pemakzulan Gibran, PKS Akui Akan Terlibat Jika Sesuai Konstitusional
-
Baru Menjabat, Pimpinan DPTP PKS Siapkan Arahan Partai 5 Tahun ke Depan
-
Sohibul Iman Sebut Kepemimpinan Baru PKS Jadi Kekuatan Muda
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
Terkini
-
Ciliwung Meluap usai Hujan Deras, 20 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
Karen Agustiawan Sebut Pemerintah Lempar Tanggung Jawab ke Pertamina soal Sewa Tangki BBM
-
Cuaca Hari Ini: Jakarta dan Sekitarnya Hujan Hingga Malam Hari
-
Kemenko PMK Kembangkan Sistem Berbasis AI untuk Pantau Layanan Anak Usia Dini
-
Revisi UU Penyiaran Disorot, Ahli: Era Digital Butuh Regulasi Waras dan KPI yang Kuat!
-
Diduga Lakukan Penggelapan Mobil Inventaris Kantor, Eks CEO dan Direktur Perusahaan Dipolisikan
-
Amerika Serikat dan Venezuela Memanas: Kapal Induk Dikerahkan ke Laut Karibia, Ini 5 Faktanya
-
Gempa Magnitudo 6,5 Leeward Island, BMKG: Tidak Ada Potensi Tsunami di Indonesia
-
Kewenangan Dicabut, Eks Dirut Pertamina Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM PT OPM
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan