Presiden PKS Nilai Pemerintah dan Arab Saudi Perlu Perbaiki Komunikasi soal Haji Furoda

Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muzzammil Yusuf menanggapi persoalan jemaah haji dari jalur undangan Pemerintah Arab Saudi atau Haji Furoda yang gagal berangkat.

Dia menilai pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi perlu memperbaiki komunikasi untuk mengantisipasi gagalnya keberangkatan jemaah haji.

“Kita berharap Kementerian Agama bersama DPR dan juga Kemlu, Imigrasi, dengan Kedutaan Arab Saudi, kita bisa perbaiki,” kata Muzzammil di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).

Lebih lanjut, dia mengusulkan agar Indonesia bisa menggunakan kuota dari negara-negara lain untuk Haji Furoda. Sebab, dia menilai di beberapa negara, ada kuota Haji Furoda yang tidak digunakan.

“Ada jatah-jatah luar negeri yang negara-negara lain sudah pernah kita coba, kunjungan PKS ke Uzbekistan dan lain-lain, mereka tidak banyak jemaah hajinya,” ujar Muzzammil.

“Nah mungkin ini pertimbangan proporsional, jatah-jatah negara yang tidak digunakan itu bagusnya diserahkan ke Indonesia,” tambah dia.

Pasalnya, dia menyebut antrian haji di Indonesia sudah mencapai belasan hingga puluhan tahun sehingga menggunakan kuota haji negara lain dinilai bisa menjadi solusi.

BP Haji Sebut Visa Furoda Urusan Travel

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan Visa Furoda murni urusan bisnis melalui pihak travel. Pemerintah Indonesia tidak ikut campur dalam menegosiasikan Visa Furoda.

Baca Juga: Punya Bisnis Travel, Boby Tince Ungkap Kerugian Usai Visa Furoda Dibatalkan

Hal itu ditegaskan Dahnil menyusul ribuan calon jemaah haji yang gagal berangkat, menyusul kebijakan otoritas Arab Saudi yang tidak menerbitkan Visa Furoda.

“Visa Furoda itu adalah visa non-kuota yang tidak dinegoisasikan oleh pemerintah. Murni Business to Goverment (KSA). Artinya pihak PIHK (Travel) dengan Kerajaan Saudi Arabia," kata Dahnil kepada Suara.com, Selasa (3/6/2025).

Dahnil justru menilai kebijakan Kerajaan Saudi untuk lebih menertibkan jemaah haji pada musim haji tahun ini perlu diapresiasi.

“Dan kebijakan KSA menertibkan jemaah haji tahun ini, bagi kami perlu diapresiasi, karena Saudi fokus pada ketertiban dan kenyamanan jamaah," kata Dahnil Anzar.

Sementara itu, berkaitan dengan calon jemaah haji yang gagal berangkat, Dahnil menekankan agar ada kompensasi terhadap kerugian para calon jemaah.

“Nah, terkait jemaah haji yang sudah dijanjikan oleh travel maka harus segera dikembalikan dan diberikan kompensasi," kata Dahnil.