Suara.com - Aktivitas pertambangan nikel di empat pulau di Raja Ampat, yaitu Pulau Gag, Manuran, Kawei, dan Manyaifun belakangan sedang menjadi sorotan publik. Kegiatan tambang tersebut dinilai memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan memicu amarah.
Menyoroti hal tersebut, ucapan Anies Baswedan terkait Papua kembali viral. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai jika tidak ada keadilan di tanah Papua.
Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam depat capres di kantor KPU pada Selasa (12/12/2023) ketika menanggapi pernyataan Prabowo Subianto saat keduanya mendapat pertanyaan terkait strategi dalam menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua.
Cuplikan video tersebut dibagikan kembali oleh akun X @BangPino__ yang mengaitkan pernyataan Anies Baswedan tentang Papua dengan kondisi di Raja Ampat saat ini.
Menurut Anies Baswedan, permasalahan utama di Papua adalah karena tidak adanya keadilan.
"Masalahnya bukan kekerasan karena ketika bicara kekerasan, di Jakarta aja ada tiga pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama," ucap Anies Baswedan.
Anies Baswedan menambahkan bahwa tujuannya bukanlah menghapuskan kekerasan guna mencapai kedamaian. Pasalnya, damai dapat tercipta jika ada keadilan.
"Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan karena damai itu bukan tiada kekerasan. Damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya," sambung Anies Baswedan.
Oleh karena itu, Anies Baswedan mengusulkan tiga saran untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua. Salah satunya dengan mengambil tindakan tegas atas pelanggaran HAM.
Baca Juga: Diserang soal Polemik Nikel di Raja Ampat, Golkar Bela Bahlil Lahadalia: Salah Sasaran
"Nah jadi caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa, pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas," imbuh Anies Baswedan lagi.
Tak hanya itu, Anies Baswedan pun menyarankan untuk mencegah agar pelanggaran tidak terulang.
"Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tapi keadilan," jelasnya.
Terakhir, pihak berwajib harus melibatkan warga setempat dengan melakukan dialog yang kooperatif.
"Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kooperatif," pungkas Anies Baswedan.
Di sisi lain, Prabowo Subianto kala itu menilai bahwa masalah di Papua termasuk rumit dan menyebut terdapat gerakan separatisme bahkan ada kekuatan tertentu yang ingin Indonesia pecah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Bahas Anggaran 2027, Kepala BGN Nanik S Deyang Resmi Tunjuk Agustina Arumsari Jadi Jubir
-
Bukan Gas Alam, Polisi Selidiki Unsur Pidana di Balik 126 Teror Api Sleman
-
Guru Ungkap Ada PPPK Paruh Waktu Bergaji Rp15 Ribu, Anggaran Pendidikan Disorot
-
BEM SI Nilai DPR Tak Pro Rakyat, Malah Fokus Bahas RUU Polri
-
Open House SRMP 2 Medan, Gus Ipul Ajak Masyarakat Lihat Gambaran Utuh Sekolah Rakyat
-
Mana yang Turun Duluan? Banner Demo Mahasiswa di DPR Sindir Kenaikan BBM hingga Jabatan Prabowo
-
Mangkir Lagi, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Fitri Assiddikki di Kasus CSR BI-OJK
-
Disambut Riuh Mahasiswa, Wapres Gibran Buka Pintu Setwapres untuk Pendemo
-
Ada Indikasi Kuat Pelanggaran HAM dalam Program MBG
-
DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Anggaran dengan BGN, Ada Apa?