Suara.com - Kedekatan yang kian intens antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto dinilai berpotensi mengubah peta kekuatan politik nasional.
Apalagi jika PDIP resmi merapat ke koalisi pemerintahan, maka keseimbangan pengaruh dalam lingkar kekuasaan bisa bergeser, termasuk terhadap posisi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Langkah politik ini, menurut Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, bukan hanya memperkuat posisi Prabowo di awal pemerintahannya, tetapi juga dapat menyudutkan peran politik Jokowi yang selama ini memiliki kekuatan tersendiri di luar partai.
"Saya kira meski ibu Megawati dengan Pak Prabowo semakin dekat dan jadi bergabung dalam koalisi pemerintahan, memang bisa jadi akan mengubah peta kekuatan politik, termasuk posisi pak Jokowi. Jika sebelumnya kuat pengaruhnya, bisa berkurang dan menyurut," kata Lili kepada Suara.com, dihubungi Selasa (10/6/2025).
Meski begitu, Lili menilai bahwa hubungan pribadi antara Prabowo dan Jokowi akan tetap terjaga.
"Meski dekat dengan ibu Megawati, hubungan baik antara Pak Prabowo dengan pak Jokowi akan tetap," katanya.
Menurutnya, Prabowo memang memiliki kepentingan untuk melindungi Jokowi secara politik, termasuk dari isu yang belakangan menguat yakni terkait ancaman pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Jadi juga secara politik akan terus melindungi Pak Jokowi, termasuk dari ancaman pemakzulan terhadap Gibran sebagai wapres," imbuh Lili.
Sebelumnya, kedekatan simbolis antara Prabowo dan Megawati mulai tampak pada pertemuan keduanya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Senin 7 April 2025 lalu.
Baca Juga: 7 Daftar Hotel Dijual Lewat Situs Online, Cek Harganya di Sini
Ketua DPP Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan kalau pertemuan itu ditandai dengan suasana kekeluargaan, penuh canda, sambil membahas tantangan global seperti perang dagang dan geopolitik
Pertemuan itu kemudian menimbulkan spekulasi bahwa PDIP bakal merapat ke Pemerintahan Prabowo, meski tanpa kursi resmi dalam kabinet.
Seperti diberitakan, publik sempat dihebohkan dengan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang terlihat enggan menyapa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Sabtu (1/6/2025).
Terkait itu, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai gestur diam Megawati bukan tanpa makna.
Sikap Megawati yang tidak berinteraksi dengan Gibran dinilai mencerminkan masih adanya luka politik lama antara keduanya.
"Hal itu wajar terjadi mengingat politik Megawati yang hitam-putih. Megawati akan menunjukkan suasana kebatinannya apa adanya," kata Jamiluddin saat dihubungi oleh Suara.com pada Rabu (4/6/2025).
Berita Terkait
-
Brand Parfum Bikin Video Satire Raja Ampat, Nama Wapres Gibran dan Menteri Bahlil Kena Sindir
-
Lebih Dipilih Ketimbang PPP, PSI: Pintu Kami Terbuka Selebar-lebarnya untuk Pak Jokowi
-
7 Daftar Hotel Dijual Lewat Situs Online, Cek Harganya di Sini
-
CEK FAKTA: Nama Kecil Jokowi Adalah Oey Hong Liong, Ayah Pentolan PKI, Benarkah?
-
Bawa-bawa Nama Jokowi, Postingan Ahmad Dhani soal Raja Ampat Sempat Dihapus
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri