Suara.com - Rencana pelibatan TNI/Polri dalam pengajaran kedisiplinan di Sekolah Rakyat menuai kritik.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menegaskan bahwa disiplin ala militer tidak memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara fundamental, bahkan berpotensi jadi langkah mundur.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menyampaikan bahwa pendekatan disiplin berbasis baris-berbaris atau komando khas militer tidak memiliki relevansi dengan upaya membangun kualitas pendidikan yang utuh.
"Tidak ada korelasi langsung atau positif antara disiplin ala TNI/Polri dengan peningkatan kualitas pendidikan secara fundamental di sekolah asrama atau boarding school," kata Ubaid kepada Suara.com saat dihubungi Kamis 12Juni 2025.
Menurutnya, kualitas pendidikan yang sesungguhnya justru lahir dari kurikulum yang relevan, guru yang berkualitas dan inovatif, lingkungan belajar yang suportif, serta fokus pada pengembangan aspek kognitif, emosional, dan sosial siswa.
"Meskipun beberapa sekolah asrama menerapkan disiplin, disiplin yang bermanfaat adalah yang internal, yang tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab, bukan dari paksaan eksternal ala militer," katanya.
Ubaid menilai, pembangunan karakter dan mutu akademik memerlukan pendekatan pedagogis yang komprehensif, bukan sekadar pelatihan fisik atau penanaman ketaatan melalui komando.
Menurutnya, kebijakan semacam ini justru berpotensi merusak esensi pendidikan yang sejatinya membebaskan pikiran dan menumbuhkan keberanian berpikir kritis.
"Kebijakan ini adalah langkah mundur yang berisiko merusak masa depan generasi muda dengan memaksakan model yang tidak sesuai dengan esensi pendidikan yang mencerdaskan dan memerdekakan," katanya.
Baca Juga: TNI-Polri di Sekolah Rakyat: Upaya Bangun Disiplin atau Intervensi Berlebihan?
Sebelumnya, rencana tersebut diungkapkan oleh Ketua tim formatur Sekolah Rakyat, P{rof M. Nuh.
Ia mengatakan bahwa tujuan pelibatan aparat itu untuk melatih kedisiplinan para siswa.
Walau demikian, Nuh menegaskan bahwa tidak akan ada unsur militerisme dalam pendidikan di Sekolah Rakyat
"Dikasih baris-berbaris. Bukan arah militer, yang kita ambil itu kedisiplinan," kata Nuh ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 11 Juni 2025.
Menurutnya, pelibatan TNI dan Polri telah dinilai tepat untuk mengajarkan disiplin dan baris berbaris itu. Selain itu juga bertujuan untuk persiapan melatih fisik.
"Siapa yang bisa mengatur baris-berbaris? Yang paling bagus, yang sudah teruji, teman-teman, bapak-bapak dari TNI-Polisi, yang untuk kedisiplinan ini persiapan fisik. Kalau beliau suruh lari, paling setengah kilo sudah selesai," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini
-
Bagaimana Perubahan Iklim Bisa Tingkatkan Ancaman Penyakit Zoonosis?
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran
-
Anggaran Fantastis Belasan Triliun Rupiah Digelontorkan untuk Guru Keagamaan di 2026
-
WALHI Kritik Rencana Prabowo Tanam Sawit dan Tebu di Papua: Tak Punya Hati dan Empati!
-
7 Fakta Ganjil Kebakaran Ruko Terra Drone: Izin Lolos Tanpa Tangga Darurat?
-
Fakta Baru Kebakaran Ruko Terra Drone: Pemilik Lepas Tangan, Perawatan Rutin Nihil